Program PTSL OKU Sumatera Selatan, Kinerja BPN Dipertanyakan ?

KAB. OKU, FOKUS BERITA NASIONAL | Pelayanan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan, Terkait pembuatan sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 dan tahun 2018 meniggalkan masalah dan terkesan adanya pungutan, yang ahirnya merugikan dan meresahkan masyarakat.

Masyarakat kesal dengan pelayanan yang lamban dan bertele tele, seperti hasil pengukuran yang seharusnya menjadi dasar untuk pembuatan sertifikat namun banyak tanah milik warga yang sudah berbulan bulan sudah di ukur tapi sampai saat ini sertifikatnya belum juga selesai.

Keterangan dari warga bererapa desa yang berhasil dihimpun oleh wartawan FBN pada bulan Oktober, November dan Desember 2019. Desa Karang Endah Kecamatan Baturaja Barat, pengajuan tahun 2017/2018, 100 (seratus) Persil.

Desa Karang Agung Kecamatan Baturaja Barat, 100 (seratus) Persil. Desa Lubuk Batang Lama Kecamatan Lubuk Batang 32 (tiga puluh dua) persil Persil. Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur tak kurang 18 (delapan belas) Persil. Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur, Kelurahan Sepancar Kecamatan Baturaja Timur lebih kurang 553 (lima ratus lima tiga) Persil, Kelurahan Bindung langit Lawang Kulon (KBL) 1000 (seribu) Persil. Masih banyak lagi desa desa lainnya serifikat PTSL belum selesai yang menjadi keluhan masyarakat.

Ada yang menarik atas kinerja petugas ukur BPN Oku, sudah dua kali mengukur, peta bidang milik warga kelurahan Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur, Suryadi, tetap saja salah ukur, menyaplok peta bidang milik yang sudah ada nomor serfikatnya.

Dilain tempat di Kelurahan Sepancar membuat warga kecewa dan kesal karena lahannya sudah tiga kali di ukur petugas BPN tetap saja sertifikatnya belum juga selesai pada pengajuan 2017, itu terjadi terhadap warga Surati, Dewi Mardiati, Hari Prayogo.

Mariman (80 Th) purnawirawan TNI Desa Sepancar mengatakan, itu terjadi terhadap anak saya. Adalagi yang menyakitkan terhadap warga Desa Mekar Jaya Batumarta 1 Kecamatan Baturaja Timur.

Runcono yang
mengusulkan sertifikat PTSL melalui oknum PTT/ATR BPN Oku inisial A, dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 13 juta, namun belum juga kunjung selesai, Bahkan oknum tersebut informasinya diduga sudah lama tidak masuk kantor “, tutur Runcono kepada wartawan Edwin dan Joni yang disampaikan kepada FBN Rabu,( 17/12/2019)

Di BPN Oku, banyak sertifikat tahun 2017-2018 sudah siap luncur tetapi belum ditandatangani oleh kepala BPN, Ir. Alim Bastian.MM, kini sudah pindah tugas ke Padang, hal itu dikatakan salah seorang petugas BPN kepada FBN belum lama ini, ” pak Sertifikat ini sudah selesai, nanti nunggu pak Alim ke Baturaja kami ajukan tandatangan ” tutur salah seorang petugas BPN yang tidak msu disebutkan namanya kepada FBN Sumsel, saat berkunjung ke Kantor BPN Oku pekan lalu. Kunjungan ke kantor BPN untuk mengetahui ke benaran keluhan masyarakat atas pelayanan BPN terkait PTSL.

Pengamatan FBN kinerja di dalam kantor BPN pelayanannya terhadap warga dalam mengurus sertifikat sepertinya tidak satu pintu, sehingga pelayanan lamban, harus ke ruang-ruang bagian ke bagian, dan bila petugasnya tidak musuk kantor atau tidak ada di ruangan maka tidak ada yang mewakili sehingga harus menunggu sampai petugas tersebut masuk.

Ironisnya kadangkala sampai satu hari, bahkan tiga hari baru bisa bertemu untuk di proses, itu pun bila warga rajin bulak balik ke kantor BPN. Ketika sertifikat yang diurus ada masalah, misalnya tidak ada peta bidang, maka urusan cukup sampai disitu, pihak BPN terkesan tidak bekerja secara profesional.

Seharusnya ada langkah dan upaya kebijakan dalam penyelesaiannya, apa yang terjadi ?, lagi lagi serifikat tidak selesai. Intinya kepengurusan serifikat dirasakan masyarakat berbelit Belit tidak pasti, kata Edwin warga yang pernah mengajukan sertifikat.

Masih dikatakan Edwin lahan yang sudah lama diukur oleh BPN tidak ada kepastian, Berbagai macam alasan dari pihak BPN, ada yang mengatakan pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab, ada juga orangnya tidak masuk kantor, ada juga, orangnya sudah pindah, sehingga kepengurusan sertifikat dari tahun 2017 dan 2018. sampai kini masih banyak yang belum tuntas, lebih dari 98 hari Peraturan KA BPN No 1 Th 2010.

Ada yang ironis sudah dua kali di ukur, Suryadi warga Kemala Raja, data lengkap, di ukur oleh pihak BPN peta bidangnya tetap tidak akurat menimpa lahan warga sudah ada nomor sertifikatnya.

Keterlambatan proses serifikat PTSL tersebut terkesan ada pembiaran dari pimpinan BPN Oku, tutur warga kepada FBN Sumsel.

Saat dikonfirmasi Seksi Infrastruktur pertanahan, Yusdiono,S,ST., Mengatakan benar ada ada keterlambatan penyelesaian sertifikat PTSL tahun 2017-2018, itu kesalahan petugas ukur pihak ke tiga yang ditugaskan dari kantor BPN pusat.

Kesalahan mereka karena terlalu banyak mengambil lahan yang akan di ukur sehingga tidak selesai, jelasnya kepada FBN, Senin (2/12/2019). Seksi Hukum Pertanahan, Posman Sitorus, SH, juga mengatakan kita komitmen semua sertifikat PTSL tahun 2017-2018, yang belum selesai yang diajukan ini akan selesaikan tahun 2020, jelasnya.

Reporter : Edy Faherul Kori

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *