Proses Hukum Atas Terduga Kades Malangsari, “Kasus Korupsi Dana Desa Diduga Tidak Berjalan”

FOKUS BERITA NASIONAL | KABUPATEN KARAWANG – Pasca ditetapkannya sebagai tersangka oleh Satreskrim Tipikor Polres Karawang pada bulan Desember 2018. Berkas Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa (DD) sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Karawang.

Namun Kamsan sampai saat ini tidak ditahan, dugaan kasus korupsi dengan cara membuat SPJ palsu, tentang semua jenis pekerjaannya yang Fiktip.

Oknum Kades Malangsari, yang terduga telah menyalah gunakan anggaran Dana Desa, tahun 2015 dan 2016. Yang diperuntukan untuk, angaran Dana Paud, Dana Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Dana Bumdes, Dana Pengadaan Meubeler dan ATK, Dana Pembelian Peralatan KB, Dana Pembelian Infocus, Dana Biaya Musdus dan Musdes, yang kesemuanya bersumber dari Dana Desa Anggaran tahun 2015 dan tahun 2016.

Kekurangan Pembangunan Jalan Setapak (JAPAK) yang seharusnya dikerjakan sepanjang 1.087 M, baru terealisasi 308 M, namun oknum Kepala Desa telah berani membuat Laporan Pertangung Jawaban (LPJ) sedangkan belum dilaksanakan dan realisasikan, Pada bulan Desember 2016 silam.

Oknum Kades Kamsan dilaporkan BPD ke Kasat Reskrim Tipikor Polres Karawang, Setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan akhirnya pada bulan Desember 2018, Oknum Kades Malangsari ditetapkan sebagai tersangka dan berkasnya sudah dilimpahkan ke Kajari Karawang. “namun sampai saat ini, tersangka masih gentayangan tidak ditahan oleh Kajari Karawang”.

Mau dibawa kemana arah tujuan Negeri ini, Ketika Hukum tampil da tumpul, serta tebang pilih. Sepertinya proses hukum sudah tidak lagi berjalan sesuai dengan amanah undang-undang.

Setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik Polres Karawang, hasilnya Oknum Kades Malangsari ditetapkan sebagai tersangka Kamsan, pada tahun 2017, dan juga sudah menanda tangani sebuah berita Acara tentang apa yang Ia lakukan dan berjanji secara tertulis. Yang di saksikan oleh Para Anggota BPD Desa Malang sari, anggota Reskrim Tipikor Resort Karawang, Nuspika Kecamatan Pedes, apabila hal tersebut pada waktu dan tanggal yang di janjikan tidak di laksanakan siap di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menurut Fery Kurnia, ketika seorang tersangka dengan cukup alat bukti, tetapi waktu dipersidangan sitersangka mengingkarinya, kata feri, itu bisa bebas, karena ada hak ingkar yang diatur dalam Undang-Undang Sebuah Penjelasan yang Luar Biasa yang telah di perdengarkan kepada kami awak media.

Hal ini membuat kami ingin mendapatkan kejelasan lebih lanjut terkait Pernyataan Feri Kurnia, Selaku Kasubsi Pidsus Kajari Karawang. Institusi Kejaksaan Menutup mata dan Telinga nya, sang Koruptor untuk Bergentayangan Kepada Kasasi Pidsus Kajari Karawang, Agar segera melakukan penahanan kepada oknum Kades Malangsari agar proses dan Menerapkan Hukum sesuai dengan ketentuan dan perataturan perundang-undangan.

Dengan tetap Konsisten Terhadap setiap orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi Dengan tetap mengacu pada “azas praduga tak bersalah”, kami berharap agar pihak-pihak yang ber kompeten yang dalam hal ini Kasassi Pidsus Kajari Karawang agar segera melakukan tindakan Hukum sesuai dengan kewenangannya pungkasnya ( A. Rachmat )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *