11/29/2022
Post Visitors:76

FBN – Lampung Timur|| Kegiatan pemeliharaan proyek jalan tambal sulam UPTD 2 PUPR di Provinsi Lampung diduga banyak penyimpangan dan asal jadi oleh pelaksana pekerja. Jum’at 12/12/2020.

Dari laporan beberapa warga masyarakat mengklaim bahwa pada kegiatan pekerjaan proyek tersebut Diduga tidak sesuai dengan bestek. Hal tersebut terlihat pada saat pengerjaan pada lobang jalan yang akan di tambal sulam, seperti yang dikatakan salah tokoh pemuda dan tokoh adat Desa Sukaraja Nuban.

Disampaikan Fatoni Ahmad Gelar Sutan Kanjeng, “Bahwa dalam pengerjaan itu seharusnya lubang jalan yang akan di tambal sulam di ratakan dulu dan di buat empat persegi (Peccing), lalu dibersihkan. Apalagi disaat musim hujan seperti ini setiap lobang jalan yang akan ditambal pasti ada genangan air dan lumpur. Baru bisa dikasih batu sesuai dengan ukuran lobang tambal sulam tersebut. Tetapi nyatanya pengerjaan asal jadi,” ungkapnya.

“Disini yang kami lihat pengerjaannya tidak ada pemerataan lobang maupun di buat persegi empat. Apalagi setiap lobang yang akan ditambal sulam tidak ada yang dibersihkan dari genangan air dan lumpur.” Tambah beliau.

Ketika kami mengkonfirmasi salah satu pekerja apakah ada kosultan atau tenaga ahli yang mendampingi pekerjaan tersebut, mereka menjawab, “Tidak ada. Disini kami pekerja semua,” terang salah satu pekerja.

Lebih jelas lagi kepala pengukuran di lapangan yang bernama Idhom mengatakan, “Kalau bapak mau menanyakan pekerjaan ini bapak bisa langsung saja kepada Pak Andi selaku pimpronya.”

Ketika kami menghubungi Pak Andi via telpon seluler. Beliau berjanji akan menemui kami pada tanggal 14 desember 2020 hari sabtu.
Dan pada hari sabtu Pak Andi bisa kami konfirmasi. Menurut keterangan Andi mengakui pekerjaan ini adalah pekerjaan Swakelola Dinas PUPR Propinsi Lampung.

“Disini tidak ada rekanan mau pun CV. Disini juga saya bukan pimpro saya hanya pekerja juga. Saya dipekerjakan dari Dinas PUPR untuk mengantarkan matrial-matrial yang di perlukan dalam pengerjaan proyek ini.
Kalau ada yang mau memberhentikan atau menyetop pekejaan ini silahkan saja. Dengan cara membuat surat pernyataan,” lanjut Andi suara ngegas kepada kami.

Menyikapi perkataan Pak Andi tersebut rekan kami dari Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) Pijar Keadilan Kabupaten Lampung Timur, angkat bicara mengenai permasalahan pelaksanaan pemelirahan rutin jalan tersebut. Bahwa sudah menjadi kewajiban kami selaku sosial control atau pihak lembaga untuk mengawasi, mengontrol, mengawal dan melaporkan setiap kegitatan proyek baik menggunakan Anggaran APBD Atau APBN.

Apalagi proyek yang di peruntukan untuk hajat masyarakat banyak. Dan sudah menjadi hak kami selaku sosial control untuk mendapatkan informasi yang seakurat-akuratnya dan selengkap-lengkapnya untuk diinformasikan kepada masyarakat.

Kami selaku awak media membawa aspirasi masyarakat tentunya sangat kecewa mengenai penyampaian pekerjaan pemeliharaan jalan yang di kelola oleh Andi. (imron)

%d blogger menyukai ini: