08/14/2022
Post Visitors:27

FBN – MUARA TEWEH || Kekecewaan warga Masyarakat Desa Mukut, Nihan, Pendreh, dan Ipu terhadap Perusahaan Perkebunan Sawit (PT. Satria Abdi Lestari), menyoal masalah pembagian hasil kemitraan 20%, Tenaga kerja bahkan pemberdayaan masyarakat tidak kunjung menemukan titik terang.

Rapat Dengar Pendapat yang dijadwalkan DPRD Barut kembali tidak dihadiri oleh PT. SAL.
Bertempat di ruang sidang paripuna DPRD Barut, selasa (25/08/2020) PT. SAL kembali tidak memenuhi undangan hearing yang difasilitasi oleh Para wakil rakyat ini.

Penundaan ini mengundang kencaman dari Permana Setiawan, ST selaku Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Barut. “Ketidakhadiran dari pihak perusahaan perkebunan PT. SAL Saya nilai tidak ada kepedulian terhadap masyarakat.

Kita menganggap perusahaan yang tidak menghadiri Undangan RDP, Telah menganggap lembaga DPRD ini tidak ada di mata mereka.
Perusahaan yang tidak Respon telah menganggap sepele kepada Lembaga ini, saya tidak akan peduli terhadap deking perusahaan sehingga tidak mau menghadiri undangan lembaga ini.

Karena saya anggap tidak Mau menyelesaikan permasalahan….dan tidak menghargai kami sebagai penengah dan pemberi tempat untuk mediasi”, Papar Permana Setiawan lugas.

Namun demikian, Jadwal ulang kembali RDP ini akan di masukan dalam agenda Rapat Badan Musyawarah (Bamus) kamis 31 Agustus mendatang, yang kemudian disepakati oleh peserta rapat yang hadir.

Sementara itu, Anung yang selaku perwakilan dan penerima kuasa dari pemilik lahan menyampaikan kepada pimpinan rapat agar menambahkan subtansi agenda rapat dari tumpang tindih lahan menjadi tuntutan mengenai hak 20% warga sesuai perjanjian pola kemitraan.

“Untuk lahan di lima Desa satu kelurahan yang masuk ke dalam areal IUP perusahaan PT. SAL tidak ada yang tumpang tindih sebagaimana surat pernyataan kepala Desa yang diketahui oleh Tripika terkait,” tegasnya sambil memperlihatkan dokumen kepada pimpinan rapat.

Pewarta : Leny

%d blogger menyukai ini: