11/30/2022
Post Visitors:79

FBN || Muara Teweh- Terjadinya aksi Penolakan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) Omnibus Law di beberapa daerah berdampak pula di Kabupaten Barito Utara. Beberapa eleman masyarakat dan organisasi masa(ORMAS dan OKP) turut melaksanakan Aksi Tolak UU Omnibus Law yang telah di Sahkan oleh Pemerintah RI dan DPR RI, Sabtu(10/10/2020).

Aksi tersebut di motori dan di cetuskan oleh HMI Barut dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Barut, kegiatan pertama penyampaian aksi di lakukan di Bundaran Air Mancur Muara teweh, para peserta aksi berorasi selama 30 menit dan selanjutnya mereka bergeser melakukan aksinya ke Kantor DPRD Barut dan untuk berorasi, selama aksinya masa tersebut tetap di oleh kawal oleh di jaga oleh anggota Polri dari Polres Barut.

Peserta aksi di terima salah seorang perwakilan anggota Legislatif Barito Utara H Tajeri yang merupakan politis partai Gerindra Barito Utara, Tajeri dalam sambutan singkatnya menyampikan ” Bahwa dirinya di minta oleh Ketua DPRD Barut untuk menemui dan menerima aspirasi rekan-rekan yang datang pada hari ini, dan secara singkat, dirinya akan menampung aspirasi yang di sampaikan, serta nanti akan membahasnya bersama-sama rekan Legislatif yang lain untuk di sampaikan kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI agar aspirasi ke MK agar di lakukan Judicial Reviuw(JC) terkait undang-undang Ciptaker bisa di Revisi” ungkapnya.

Setelah berdialog secara terbuka di halaman gerbang Kantor DPRD Barut dan tercapai kesepakatan bersama, akhirnya masa peserta aksi membubarkan diri dengan tertib.

Salah seorang peserta aksi yang tidak mau di sebutkan namanya kepada FBN setelah aksi “Sangat mengapresiasi kepada anggota DPRD Barut yang mau menerima mereka juga mendengarkan aspirasi yang di sampaikan hari ini, dan tak lupa juga kami seluruh peserta aksi Damai mengucapkan terimakasih kepada Polri khususnya Polres Barut yang mengamankan dan mengawal berjalannya aksi kami hari ini sampai selesai dengan aman kondusif” pungkasnya.

Pewarta : Leny

%d blogger menyukai ini: