10/02/2022
Post Visitors:44

JAKARTA – FBN || Inovasi dari Pulau Kalimantan unjuk gigi pada Tahap Presentasi dan Wawancara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2020 pada hari ke-13. Sebanyak delapan inovasi yang ditampilkan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dari Tanah Borneo ini terdiri dari berbagai kategori, mulai dari pelayanan publik responsif gender, tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan, ketahanan pangan, serta pengentasan kemiskinan.

Presentasi dibuka oleh inovasi Ojek Online Bersama Lindungi Anak (Ojol Berlian) dari Pemprov Kalimantan Timur, yang disampaikan Sekda Provinsi Kaltim HM Sa’bani. Inovasi Ojol Berlian lahir dari temuan di masyarakat bahwa perempuan dan anak-anak adalah kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap sistem transportasi kota saat ini, juga kekerasan seksual. Selain itu berdasarkan data, kekerasan perempuan dan anak di Kota Samarinda tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur selama 3 tahun terakhir.

Ojol Berlian hadir selain memberikan edukasi kepada para _rider_/_driver_ untuk terlibat aktif sebagai agen 2P (Pelopor dan Pelapor) terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak terutama di jasa layanan transportasi _online_. Mereka juga dibekali dengan materi tertib lalu lintas dan aturan berkendara. Semua _stakeholder_ yang terlibat mendukung dan saling bersinergi, serta komunikasi mulai terjalin efektif, bahkan semakin banyak manajemen aplikator yang ingin bergabung dalam Ojol Berlian. Solidaritas antar-driver lebih terstruktur dan pengawasannya lebih efektif karena ada _call center_ aduan bagi masyarakat yang dirugikan dalam layanan mereka.

Masih dari Provinsi Kalimantan Timur, inovasi kedua adalah Pangan Halal Untuk Kalimantan Timur (Pahala Untuk Kaltim). Sa’bani menjelaskan inovasi ini telah terakreditasi sejak 25 November 2014 dengan nomor LP 862 IDN. Pahala Untuk Kaltim mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kaltim akan status kehalalan berbasis laboratorium sehingga memberi ketenteraman batin masyarakat dalam tersedianya pangan halal, sesuai amanat Perda Provinsi Kaltim No.2/2014 tentang Penataan dan Pengawasan Terhadap Produk Halal di Wilayah Kalimantan Timur.

Inovasi ini dapat ditiru oleh laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) di Indonesia dalam pengembangan metode pengujian deteksi kandungan babi pada produk yang beredar dalam penjaminan halal berbasis laboratorium untuk tersedianya pangan yang halal sebagai implementasi UU No. 33/2014. UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (LKK) telah melakukan inovasi dalam metode deteksi kehalalan dan telah terakreditasi sejak 25 November 2014 dengan nomor LP 862 IDN. Mereka juga melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan LPH LPPOM MUI Provinsi Kaltim dalam proses sertifikasi halal.

Inovasi selanjutnya ditampilkan oleh Kabupaten Kutai Kertanegara melalui Kelola Listrik Komunal Muara Enggelam (Klik Me). Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah menuturkan minimnya akses infrastruktur serta jauh dari jangkauan PT. PLN (Persero), dengan sebaran penduduk yang berkelompok, berdasarkan hasil survei dan pendataan ke wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara yang belum bisa merasakan penerangan layak dari PLN. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal pada tahun 2014 dengan daya 30 kWp untuk mengaliri listrik di Desa Muara Enggelam selama 24 jam dengan tarif yang terjangkau.

“Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan PLTS Komunal Desa Muara Enggelam yang diserahkan ke masyarakat pengelolaannya melalui BUMDesa “Bersinar Desaku”, dengan sistem pengelolaan sederhana berbasis pada pemberdayaan masyarakat, telah berhasil mengubah Desa Muara Enggelam, memajukan ekonomi rakyat,” ungkapnya dalam Wawancara KIPP Tahun 2020, secara virtual, Rabu (15/07).

Inovasi berikutnya yang tampil adalah Kampung KB dari Kota Banjarmasin. Asisten III bidang Administrasi Umum Kota Banjarmasin Ahmad Noor Djaya menyampaikan pembangunan inovasi Kampung KB bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat desa atau yang setara melalui program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Kampung KB yang sinergis dan terintegrasi dengan Kampung Baiman merupakan pengimplementasian dari Visi Wali Kota Banjarmasin yaitu Mewujudkan Masyarakat Banjarmasin yang Baiman, Barasih wan Nyaman. Sejak tahun 2016, sudah ada 21 kampung KB yang terbentuk.

Kampung KB digagas pada akhir tahun 2015 dan perencanaannya dirumuskan dalam peta jalan sampai dengan tahun 2019. Target tahun 2016 pencanangan di setiap kabupaten kota. Namun pada pertengahan tahun 2018, target tahun 2019 di revisi untuk _refocusing_ program kepada peningkatan kualitas kampung KB dengan menjadikan 514 Kampung KB di setiap kabupaten dan kota menjadi Kampung KB Percontohan.

Masih dari Kota Banjarmasin, inovasi berikutnya diberi nama Kotak Pengingat minum obat TB (KOPI TB). Ahmad kembali menjelaskan yang menjadi dasar inovasi terbentuk ialah kegagalan pengobatan Tuberculosis atau TB. Penyebabnya, pasien lupa minum obat yang mengakibatkan putus obat, sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan tata kelola pelayanan obat TB. Inovasi label petunjuk minum obat dengan cara memanfaatkan kotak plastik yang ditempeli label nama hari sebagai kotak pengingat minum obat.

Sesi pertama presentasi dan wawancara diakhiri oleh Kabupaten Tapin dengan terobosan Cabai Hiyung Tapin Mendunia, Pedasnya 17x Lipat. Bupati Tapin HM Arifin Arpan menceritakan sekitar tahun 2000-an di Desa Hiyung, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan telah berkembang tanaman cabai yang tipe pertumbuhannya mirip dengan cabai rawit pada umumnya. Tanaman Cabai Rawit Hiyung ini tiap tahunnya hanya muncul di daerah tersebut pada setiap akhir bulan Februari atau awal Maret dan panen pada sekitar akhir bulan Mei atau awal bulan Juni sampai dengan Bulan Desember.

Cabai rawit yang dikembangkan oleh petani tersebut, memiliki tingkat kepedasan yang tinggi dengan kadar _capsaicin_ mencapai 94.500 ppm. Selain rasanya yang sangat pedas, Cabai Hiyung juga memiliki keunggulan lainnya yaitu mempunyai daya simpan yang cukup lama (10-16 hari pada suhu ruangan). Pada tahun 2013 tercatat terdapat 330 Kepala Keluarga (KK) yang membudidayakan Cabai Hiyung di Desa Hiyung. Terjadi peningkatan sebesar 85 persen atau menjadi 420 KK dari total kepala keluarga di Desa Hiyung.

Pada sesi kedua presentasi dibuka dengan inovasi Program Rumah Sejahtera (PRS) dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bupati Hulu Sungai Selatan Achmad Fikry mengatakan pada tahun 2014 lahir gagasan inovasi PRS dengan target keluarga miskin yang tinggal di rumah tidak layak huni dengan didukung komplementaritas 4 program lainnya, yaitu program beras sejahtera daerah, program jaminan hidup bagi lanjut usia dan anak yatim, program jaminan kesehatan gratis daerah, dan program bantuan modal usaha.

“Inovasi ini berdampak positif terhadap keluarga miskin di Kab. Hulu Sungai Selatan, data tahun 2014 s.d 2018 sudah terbangun rumah layak huni sebanyak 3.457 buah dengan dana Rp49,28 milyar, belum termasuk melalui pola komunal dalam komunitas dari Kementerian Sosial dan Kementerian Perumahan Rakyat melalui Dinas PPKPLH dan Dinas PUPR sebanyak 3.500 buah,” ucapnya.

Tahap presentasi ditutup dengan inovasi yang juga dari Kab. Hulu Sungai Selatan dengan Strategi Kemitraan Dukun Kampung dan Bidan Cegah Stunting ke Fasilitas Kesehatan (Si Midun Chating Ke Faskes). Achmad menyampaikan inovasi ini bermula pada tahun 2012 akibat tingginya Angka Kematian Ibu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berjumlah 12 orang dan masih ada desa yang tidak ada bidan desanya, sedangkan jumlah Dukun Kampung (DK) seimbang dengan jumlah Bidan dan tersebar di setiap kecamatan. Pemerintah Daerah menciptakan Inovasi Si Midun Ke Faskes untuk menggeser secara perlahan dengan mengganti peran DK menjadi pendamping dan merujuk ibu bersalin ke Faskes.

Pada Tahun 2018 inovasi mulai terlihat keberhasilannya dengan turunnya jumlah kematian ibu menjadi 5 orang dan 2019 kematian ada 3 orang dan penurunan jumlah _stunting_ pada tahun 2018 sebanyak 1.400 balita dan tahun 2019 menjadi 807 balita. Inovasi ini secara terus menerus disempurnakan sejak adanya kolaborasi berupa MoU antara DK dan Bidan dari 2012 sampai 2017 dan diberikan pengembangan peran DK dalam memberikan informasi tentang asupan gizi seimbang menggunakan metode Kantong Cegah Stunting. Dengan peran DK dari segi cakupan pekerjaan lebih banyak disederhanakan, dalam hal ini bidan tidak perlu mendata ibu hamil karena ibu hamil datang sendiri untuk memeriksakan kehamilannya atas anjuran DK.

“Peran DK bila ada ibu bersalin untuk melakukan rujukan ke Faskes dengan memberikan insentif kepada DK setiap kali merujuk ibu bersalin sehingga DK juga tidak kehilangan mata pencaharian dan tetap mendapatkan penghasilan yang diberikan oleh pemerintah atas jasa DK tersebut,” pungkas Achmad. (rilis/HUMAS MENPANRB)

%d blogger menyukai ini: