REFERENDUM ANCAMAN NKRI

55

BEKASI, FOKUS BERITA NASIONAL.COM | Sejumlah informasi tentang referendum mulai mencuat pasca-rekapitulasi KPU pada 21 Mei 2019. Disusul demo-demo massif pada 2, 22, 23 Mei 2019 atas kecewaan penyelenggaraan Pemilu dianggap tidak memenuhi azas Jurdil dan Luber. Apalagi ditangkap dan dipenjarakan sejumlah tokoh dan Jenderal (Purnawiran) karena dituduh makar atau membahayakan keamanan negara. Mereka itu, seperti ada Jenderal merupakan tokoh dan kebanggaan suatu daerah dan etnis tertentu.

Implikasinya, situasi ini menyebabkan munculnya sinyal-sinyal perpecahaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Suara dari Aceh ingin referendum menyusul Timor Leste. Juga ada usulan referendum dari Yogyakarta. Tak ketinggalan persatuan Sultan dan Kerajaan Nusantara akan minta mandat yang pernah diberikan pada pemerintah NKRI. Pun muncul suara-suara memisahkan diri dari NKRI, mereka itu sudah punya simbol dan lambang bendera, seperti Riau, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku, dan Papua. Tentu merupakan ancaman serius bisa ditafsirkan begitu.

Pengamat Politik Bagong Suyoto, Ketua Umum Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI) dan Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNAS). Kepada Fokus Berita Nasional.com. Sabtu (1/6/2019).

Melihat perkembangan belakangan ini, jika informasi itu benar, sepertinya Indonesia dalam kondisi transisi. Kondisinya tidak ada kepastian dan sulit diprediksikan. Teori transisi di sejumlah negara di dunia, seperti negara pisang atau Amerika Latin adalah perubahan dari negara dengan sistem otoriterisme-militeristik menuju sistem demokrasi. (Guullermo O’Donnell dan Philippe C. Schmitter, 1993).

Tampaknya, apa yang terjadi itu tidaklah mudah diurai dan dianalisa secara detail. Kita lihat di Indonesia sistem demokrasi mulai berkembang sejak adanya reformasi tidak total 1989/1999 ternyata dalam pengelolaan negara dan administrasi atau birokrasinya masih diisi sejumlah orang yang berlatar-belakang militer. Dulunya sangat mencintai sistem Dwi-Fungsi ABRI. Militer mengintervensi segala urusan politik, bisnis, sosial, dll. Militer yang mengurusi bidang politik itu dikenal dengan Pretorian. (Samuel P. Hutington, Political Order in Changing Societies, Yale University, 1983).

Amos Perlmutter, The Militery and Politic in Modern Times (Yale University, 1977) mengutip notion Samuel H. Hutington menyatakan, bahwa suatu masyarakat Pretorian tidak ditandai saja oleh kaum militer yang mengalami politisasi dari seluruh kekuatan sosial. Akibatnya adalah absennya lembaga-lembaga politik yang efektif mampu menengahi, merumuskan dan mewakili tindakan-tindakan politik kelompok-kelompok sosial. Sistem politik demikian tidak memiliki prosedur dan otoritas untuk pemecahan konflik, sehingga terjadi fragmentasi kekuasaan.

Sejak reformasi itu presiden silih berganti, semua dari kalangan sipil. Hingga Pemilu langsung 2014 Indonesia mendapatkan Presiden dari sipil dan demokrasi dan kedaulatan rakyat kian tumbuh. Namun, pasca-rekapitulasi Pemilu 2019 pemerintahan sipil itu mulai menunjukan karakter kekauan yang sulit ditafsirkan.

Adakah otoritas yang mampu mengelola dan menyelesaikan konflik yang menjurus ke perpecahan NKRI? Mengapa sampai sejauh itu, ingin melakukan referendum bagi kelompok-kelompok yang tidak puas terhadap proses dan hasil Pemilu 2019? Mengapa melupakan sejarah jerih payah perjuangan menyatukan Indonesia sejak zaman Belanda, Sumpah Pemuda, masa menuju Kemerdekaan, masa Agresi I dan II dan seterusnya? Ketika rakyat sedang asyik menikmati pembangunan justru ada kehendak memecah-belah negeri ini, adakah skenario negara lain memainkan kartu domino?

Para pihak yang melontarkan keinginan rerendum perlu ditanya, apa sebenarnya keinginannya? Mereka juga perlu jujur dan tidak membohongi rakyat dan bangsa Indonesia. Jika hanya demi penyembuhkan kekecewaan, ego dan kepentingan sempit atau kelompok tertentu, sebaiknya keinginan itu diurungkan. Sebelum semua hancur dan tidak bermanfaat bagi masa depan kehidupan manusia Indonesia.

Sebagai negara Pancasila yang menonjolkan prinsip-prinsip kekeluargaan dan gotong royong, alangkah baiknya penyelesaikan konflik Pasca Pemilu 2019 itu menggunakan cara-cara yang lebih simpatik, humanis dan merangkul semua sebagai keluarga besar. Prinsip-prinsip itu sudah menjadi kebiasaan dan budaya yang tetapkan dalam kehidupan sehari-hari selama bertahun-tahun. Kembalilah pada jati diri bangsa negara Indonesia!!

Para pemimpin negara, khususnya Presiden dari kalangan sipil selayaknya menujukan pemikiran dan tindakan berwajah sipil, penuh kesabaran, simpatik, merangkul dan mengayomi semua elemen masyarakat Indonesia. Presiden boleh jadi sudah punya strategi dan taktik jitu menyatukan semua anak bangsa. (red**)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini