REKAPITULASI KPU NO. 01 MENANG: BENTURAN KELOMPOK FUNGSIONAL VS KONFLIK

60

JAKARTA, FOKUS BERITA NASIONAL.COM | Pemilu 2019 merupakan intrumen konstitusional untuk dapatkan Presiden-Wapres baru di Indonesia. Berbarengan itu dilakukan Pileg. Pemilihan Capres-Capres mendominasi atensi publik domestik ataupun Internasional. Dalam Pemilu kali ini ada dua pasangan calon: No. 01 Jokowi-Ma’ruf Amin, dengan tim suksesnya TKN versus No. 02 Probowo-Sandi, tim suksesnya BPN.

Pengamat Politik Bagong Suyoto, dan juga Ketua Umum Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI) dan Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNAS). mengatakan kepada media Fokus Berita Nasional.com, Selasa (22/5/2019).

Paslon No.01 merupakan petahana, sedang Paslon No.02 adalah lawan yang berulang. Karena pada Pemilu 2014 Capresnya orang sama, yang beda Cawapresnya.

Sebagai petahana biasanya lebih banyak menggunakan teori fungsional. Berdasar Postulat Robert Merton (1967), Postulat pertama, adalah kesatuan masyarakat yang dapat dibatasi “suatu keadaan dimana seluruh bagian dari sistem sosial bekerja sama dalam suatu tingkat keselarasan atau konsisten internal yang memadai, tanpa menghasilkan konflik berkepanjangan yang tidak dapat diatasi atau diatur.

Postulat kedua, yaitu fungsionalisme universal, berkaitan dengan postulat pertama. Fungsionalisme universal menganggap bahwa “seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positip. Intinya, agar elemen-elemen kultural dipertimbangkan menurut kriteria keseimbangan konskuensi-konskuensi fungsional (net balance of functional consequences).

Postulat ketiga, melengkapi trio postulat fungsionalisme, adalah postulat indispensability. Bahwa dalam setiap tipe peradaban, setiap kebiasaan, ide, objek materiil, dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting, memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan, dan merupakan bagian penting yang tak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem secara keseluruhan.

Berbeda dengan Paslon 02 dominan menggunakan teori konflik. Lebih cenderung dengan strategi pertentangan kelompok-kelompok dalam upaya perebutkan kekuasaan, dalam konteks ini untuk menangkan Pemilu 2019.

Slogan-slogan yang disampaikan pada pemilih/publik lebih keras, dan kadang-kadang bisa timbulkan kekhawatiran dan ketakutan. Lebih-lebih ketika sejumlah lembaga survey mengumumkan hasil quick count atas kemenangan Paslon 01. Akibatnya, Paslon 02 terguncang dan marah, lalu BPN lakukan Real Count, hasilnya lebih tinggi. Selanjutnya Prabowo mendeklarasikan jadi Presiden Rakyat.

Bahkan belakangan para petinggi BPN dan pendukung fanatiknya mengeluarkan simbol, slogan yang memacing perlawanan dan ancaman. Misalnya, mereka menggulirkan istilah People Power, Makar, dll. Penggunaan terma tersebut ternyata tidak hanya mendapat perlawanan sengit dari Paslon 01. Melainkan juga telah merambah ke ranah hukum. Buntutnya, beberapa orang dari BPN dan pendukungnya ditangkap pihak Kepolisian, mereka dikenai tindak Pidana.

Selain peryataan-pernyataan keras dan tajam, tim sukses 02 menggerakan massa melakukan demo di depan KPU. Mereka mengklaim dan melangsir, bahwa Pemilu disarati dengan kecurangan Terstruktur, Sistematis dan Massif. Klaim kecurangan ini disebar-luaskan lewat berbagai media massa dan medsos. Mereka tidak percaya dengan KPU dan kerja-kerjanya.

Menyikapi hasil rekapitulasi dan pengumuman KPU pada 22 Mei 2019, tim Paslon 02 menggerakan massa dan sumber dayanya untuk “mengepung” KPU. Gerakan ini boleh jadi atau diduga bagian dari aksi People Power, yang kemudian dirubah menjadi Gerakan Kedaulatan Rakyat.

Menurut pakar politik Ramlan Surbakti (1992), istilah konflik dalam ilmu politik acapkali dikaitkan dengan kekerasaan, seperti kerusuhan, kudeta, terorisme dan revolusi. Konflik mengandung pengertian “benturan”, seperti perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antar individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah.

Selanjutnya Ramlan Surbakti mengatakan, masing-masing berupaya keras untuk dapatkan dan/atau mempertahankan sumber yang sama. Namun, guna dapatkan dan/atau pertahankan sumber yang sama itu kekerasan bukan satu-satunya cara. Pada umumnya kekerasan cenderung digunakan sebagai alternatif yang terakhir. Dengan demikian, konflik dibedakan menjadi dua, yaitu konflik yang berwujud kekerasaan dan yang tidak.

Ia menegaskan, konflik yang mengandung kekerasan pada umumnya terjadi dalam masyarakat-negara yang belum memiliki konsensus dasar mengenai dasar dan tujuan negara, dan mengenai mekanisme pengaturan dan penyelesaian konflik yang melembaga. Huru-hara (riot), kudeta, pembunuhan atau sabotase yang berdumensi politik (terorisme), pemberontakan, dan separatisme, serta revolusi merupakan sejumlah contoh konflik yang mengandung kekerasaan.

Tampaknya model konflik yang sebagian sudah diekspresikan, dinarasikan dan diktualisasikan langsung dibaca dan ditafsirkan pemerintah, kepolisian dan TNI. Mereka berupaya menjaga iklim demokrasi dan ketenangan masyarakat yang semakin mapan. Apa pun konskuensi dari Pemilu dan siapa pun pemenangannya, dihindari adanya riot dan pertumpahan darah.

Namun, pihak kepolisian bersama TNI melakukan upaya-upaya pengendalian ekskalasi gerakan massa menuju Jakarta. Selanjutnya, melaku pengawasan, pengendalian, sterilisasi dan penjagaan ketat di gedung KPU dan tempat-tempat yang jadi tujuan massa. Hal ini diharapkan tidak terjadi kerusuhan, anakhisme dan dampak negatif yang merugikan rakyat dan negara Indonesia.

Akhirnya, KPU mengumumkan hasil rekapitulasi Pilpres-Wapres dan Pileg pada 21 Mei 2019 pukul 1.30 Wib. Pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin memperoleh 55,50% (85,607 juta) dan Probowo-Sandi 44,50% (68,650 juta), terdapat selisih 16,957 juta suara. Jokowi-Ma’ruf unggul atas Probowo-Sandi.

Alasan KPU mengumumkan hasil rekapitulasi, bahwa perhitungan telah rampung. Kedua, karena Paslon 02 menolak hasil rekapitulasi KPU. Juga tidak percaya pada Bawaslu. Paslon 02 tidak percaya pada Lembaga Penyelenggara Pemilu karena dianggap tidak netral dan independen. Implikasi penolakan, maka akan ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Pada 21 Mei 2019, keesokan harinya hingga malam kelompok yang tidak puas terhadap penyelegaraan Pemilu dan pengumuman hasil rekapitulasi turun ke jalan. Mestinya pengumuman rekapitulasi dilakukan pada 22 Mei 2019. Kubu Paslon 02 sangat kecewa terhadap pengumunan KPU dini hari. Mereka berdemo di depan kantor Bawaslu dan sekitar Bundaran HI. mereka tidak bisa memasuki area sekitar KPU karena sudah pagar kawat berduri dan pagar betis aparat kepolisian dan TNI.

Berbagai pihak agar dapat menyikapi hasil Pemilu 2019 dengan tenang, damai dan bijaksana dan tetap menjaga tumbuhnya demokratisasi di Indonesia. Juga kepolisian dan TNI tidak menekan dan memenjarakan terhadap kelompok atau orang-orang yang beda pendapat. Sudah 20 tahun sejak reformasi, era reformasi tumbuh dan berkembang secara dinamis. Agar Indonesia dapat mengejar kemajuan seperti negara-negara lain. (red**)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini