Revitalisasi Total TPA Burangkeng Kabupaten Bekasi

61

FOKUS BERITA NASIONAL | KABUPATEN BEKASI – Stop, stop demo TPA demi pemuas nafsu segelintir orang!!! Sudah bukan zamannya warga demo terhadap pengelolaan TPA. Termasuk demo TPA Burangkeng Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Pada 13 Februari 2019, 4 Maret 2019 dan 7 Maret 2019 sejumlah orang demo dan menutup akses TPA Burangkeng, sehingga truk-truk sampah tidak dapat membuang muatannya.

Dampaknya sampah di sejumlah tempat, seperti pemukiman dan pasar menumpuk semakin banyak. Masyarakat mengeluhkan bau sampah makin menyengat.

Para pendemo yang disinyalir segelintir orang tidak mewakili seluruh warga Desa Burangkeng menuntut perbaikan infrastruktur jalan masuk ke TPA dan uang kompensasi. Demo sejenis ini telah terjadi beberapa kali, ujung-ujungnya supaya dapat jatah proyek pisik dan anggaran. Jika model ini direspon begitu saja berarti tidak ada perbaikan secara signifikan dan TPA menjadi sarang penyamun.

Permintaan uang bau, sesungguhnya masuk dalam konteks Pasal 25 UU No. 18/2008 dan PP No. 81/2019, substansinya bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bisa memberi kompensasi kepada orang yang terkena dampak pencemaran akibat pengelolaan TPA. Kedua, kompensasi itu berupa relokasi, pemulihan lingkungan, kesehatan dan pengobatan, dan dalam bentuk lain. Jadi bukan hanya dalam bentuk uang.

Bahwa pemberian kompensasi harus didasarkan pada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah (Perda), sehingga urusan ini di daerah menjadi tanggung jawab Bupati sebagai Kepala Daerah dan Ketua DPRD Kab Bekasi. Oleh karena itu harus ada pijakan hukumnya.

Dan pemberian uang bau harus via online bank dan tidak boleh ada KKN dan SUAP. selanjutnya harus ditempatkan Saber Pungli. TPA harus bebas dari KKN, suap dan Premanisme. Para pekerjanya harus menadatangi Fakta Anti KKN.

Sebetulnya, masalah TPA Burangkeng menjadi urusan Bupati (tapi saat ini posisinya belum definitif), Ketua DPRD dan seluruh warga Burangkeng serta seluruh rakyat kabupaten Bekasi. Bukankah sampah wilayah Kab Bekasi dibuang ke TPA Burangkeng.

Maka Bupati segera membentuk Tim Revitalisasi TPA burangkeng. Tahap jangka pendek: 1. Membuat redesain dan DED, termasuk studi daya tampung TPA Burangkeng. 2. Melakukan penambahan alat berat, seperti backhoe 4-5 unit. 3. Melakukan penataan sampah dan cover-soil seluruh zona. 4. Juga perbaiki management leachate dan gas-gas sampah dibarengi membuat sumur pantau. 5. Memperbaiki infrastruktur jalan masuk ke TPA dan drainasenya. 6. Kemudian menanam pohon (greening) setinggi 2 meter lebih di seluruh jalan dan keliling TPA. 7. Memperbaiki dan mengoperasikan IPAS selama 24 jam.

Tahap jangka menengah: 1. Melakukan pengolahan sampah 3R di TPA skala menengah dan besar. Agar kegiatan pengurangan sampah menunjukan keseriusan Pemkab Bekasi. 2. Juga melakukan perbaikan sejumlah infrastruktur utama dan pendukung, seperti penyediaan gudang, pencucian kendaraan. 3. Dukungan untuk kesehataan dan pengobataan, seperti penyediaan mobil ambulance, pembangunan Puskesmas Rawat Inap, dan penyediaan air bersih dari sumur dalam. Pemulihan lingkungan dan pelayanan kesehatan berjalan bersama-sama.

Tahap jangka panjang perlu melakukan perluasan lahan TPA sekitar 20-30 hektar dengan merivisi RTRW kab Bekasi. Kini luas TPA hampir 11 hektar dan semua zona penuh. Karena situasi sampah dan TPA darurat, pemerintah punya domain untuk atas masalah ini secara komprehensif dan total. Penanganan sampah dan TPA Kab Bekasi butuhkan sentuh lebih modern dan canggih, dan Pemkab Bekasi, khususnya Bupati harus mengabil sikap tegas dan cepat mengatasi permasalahan tersebut.

Karena masalah TPA bukan lagi dijadikan ajang untuk lakukan demo dan demo untuk kepentingan segelintir orang. Melainkan semua orang atau semua rakyat Kab Bekasi wajib mengolah sampahnya sendiri. Demo demo terhadap TPA bukan zaman lagi bila hanya didorong nafsu dan kepenting sesaat segelintir orang.

Terang Bagong Suyoto, kepada fokusberitanasional.com. Selasa (22/3/2019). Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas), Ketua Umum Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI), anggota Dewan Pengarah dan Pertimbangan Pengolahan Sampah Nasional (DP3SN)-KLHK. (Red)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini