Saya dan Bupati Baik-Baik Saja. “Tak Ada Keretakan, Kita Hanya Berbeda Pilihan”

53

KAB. BURU, FOKUS BERITA NASIONAL | Beredarnya isu pecahnya tubuh DPD II Golkar Kabupaten Buru kencang berhembus kuat dikalangan publik.

Ketua DPD Partai Golkar Buru, Ramly Ibrahim Umasugi yang juga Bupati Buru dan Ketua DPRD Buru sekaligus Ketua Harian DPD Partai Golkar Buru, Iksan Tinggapy dikabarkan mulai tidak harmonis.

Menjawab isu ini, Ketua DPRD Buru, Iksan Tinggapy kepada wartawan di kediamannya Namlea, Selasa siang kemarin (20/8/2019),

Iksan tidak membantah adanya keretakan hubungan itu. Namun ia memperhalus info keretakan hubungan itu dengan meminjam istilah hanya berbeda pandangan.

“Ya kalau saya dengan Ketua DPD Pak Ramly berbeda pandangan dalam sisi memilih Ketua Umum DPP PG,”akui Iksan Tinggapy.

Iksan mengungkapkan, kalau disharmonis antara dirinya dengan Ramly, hanya dalam kapasitas sebagai Ketua DPD Partai Golkar Buru yang telah memberikan dukungan tertulis kepada Bambang Soesatyo.

Wawancara Iksan Tinggapy
Dukungan inilah yang ditentang olehnya selaku Ketua Harian DPD Partai Golkar Buru yang lebih memilih Airlangga Hartato melanjutkan kepemimpinan sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar periode lima tahun mendatang.

“Saya sebagai Ketua Harian DPD PG Buru mendukung ketua yang sekarang, pak Airlangga.

Saya berharap Pak Airlangga yang melanjutkan kepemimpinan ini untuk lima tahun ke depan, karena beliau mampu menjaga marwah partai di tengah-tengah badai yang begitu kuat,”tegas Iksan.

Badai Partai Golkar dalam kepengurusan lima tahun kemarin ini, telah melahirkan tiga Ketua Umum, yakni Setnov, lalu ada Idrus Marhan dan ditambah Airlangga.

“Jadi kita mungkin berbeda di situ. Perbedaannya beliau mendukung Bamsoet dan saya mendukung Airlangga,”imbuh Iksan.

Selaku Ketua Harian, Iksan menghendaki supaya dukungan kepada calon Ketua Umum DPP Partai Golkar harus diputuskan dalam rapat pleno, sehingga tertanggungjawab.

Bukan keputusan yang diambil person per person yang mengatasnamakan lembaga.

Iksan berdalih, dalam AD/ART Partai Golkar itu telah jelas mengatur yang namanya keputusan untuk mendukung Ketum DPP Partai Golkar di Munas haruslah melalui pleno. Bukan keputusan dari pribadi masing-masing.

Iksan mengakui kalau keputusan tertulis yang diserahkan Ramly langsung ke tangan Bansoet beberapa waktu yang lalu tidak pernah diputuskan dalam rapat.

“Saya sebagai ketua harian tidak pernah tahu terkait dengan keputusan tersebut,”pungkas Iksan.

Untuk itu, melalui pers, Iksan menitip pesan kepada Ramly, bahwa Partai Golkar di Kabupaten Buru ini adalah partai, bukan milik pribadi tapi milik seluruh kader Partai Golkar.

“Yang namanya keputusan itu harus dibincangkan, dibicarakan, didiskusikan, sehingga bulat suara dukungannya. Minimal pimpinan kecamatan diundang supaya didengar pendapatnya, karena ini partai.
Jadi perbedaan kita di sisi internal partai itu di situ,”tandas Iksan.

Walau Ramly di luar mekanisme partai telah mendukung Bamsoet, Iksan selaku ketua harian tetap optimis dan terus mendoakan Airlangga untuk kembali memimpin DPP Partai Golkar kedepan.

“Mudah-mudahan Pak Airlangga bisa melanjutkan kepemimpinan sebagai Ketua DPP Partai Golkar untuk lima tahun mendatang,” tutur Iksan berharap.

Menjawab wartawan lebih lanjut soal isu keretakan hubungannya dengan Ramly yang kencang beredar di masyarakat, Iksan dengan halus tetap mengatakan hanya berbeda pandangan di internal sesama kader Partai Golkar.

“Ya, namanya informasi, yang namanya isu, itu bisa benar, bisa tidak. Tergantung dari cara pandang kita melihatnya,”kata Iksan.

Walau tidak menyangkal telah berbeda, akui Iksan, kalau dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD Buru dan Ramly sebagai Bupati, ia merasa hubungan keduanya masih baik-baik saja.

Ia tetap menjaga marwah selaku Ketua DPRD dari kepentingan yang lain.

“Beta fine-fine saja. Ini tergambar dari agenda DPRD, agenda kerakyatan yang menyangkut dengan rakyat, semuanya berjalan dengan baik,”aku Iksan.

Iksan juga menambahkan bahwa dalam waktu dekat ini, mereka akan membahas KUA – PPAS Perubahan dan Murni. Ini menunjukan kalau dirinya profesional dan DPRD juga profesional. Tidak ada yang namanya tidak harmonis kalau menyangkut kepentingan orang banyak.

“Alhamdulillah kami akan mengawal agenda-agenda sisa ini selesai sebelum tanggal 30 September 2019. Dan ada satu agenda Perda Pelestarian dan Perlindungan Adat di Buru dan ini buah dari inisiatif DPRD dan dibahas bersama eksekutif,” demikian tutup Iksan. (Red)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini