08/17/2022
Post Visitors:27

FBN Muara Teweh || Menindaklanjuti surat Direktorat Jendral Kebudayaan Pusat, Pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara menggelar pertemuan/audensi perihal permasalahan masyarakat Kecamatan Gunung Purei dalam rangka menyelesaikan dugaan pengrusakan wilayah Gunung Peyuyan, bertempat di Ruang rapat Sekda lt.1 Rabu (14/12/2020) kemaren.

Hadir dalam pertemuan ini seluruh unsur yang terlibat, baik itu pihak Direktorat kebudayaan pusat, Pemkab Barut dan jajaran terkait dalam hal ini dihadiri oleh Pak Sekda, Assisten Pemerintah dan Kesra, Kepala Dinas PUPR, Kadis Pariwisata, Kadis SOS PMD, Kadis PRKPP, Kabag Pemerintahan Pemkab Barut, Camat Gunung Purei, Kepala bidang tata ruang, Kepala KPHP Barito Tengah, Sementara dari Pihak Masyarakat Desa Muara Mea yang hadir adalah kepala Desa Muara Mea, Ketua Majelis Kelompok Hindu Kaharingan Muara Mea, Damang Kecamatan Gunung Purei, Sekdes Desa Muara Mea, Ketua BPD Desa Muara Mea, Dari Pihak PT. indexim hadir Manager Camp dan dan Wakil General Manager PT. IUC, sementara dari pihak Ormas juga diundang dan turut hadir Ketua Fordayak Barut mewakili Koalisi Ormas Barut.

Dalam pertemuan terbuka tersebut, Pihak Pemkab mendengarkan paparan demi paparan semua pihak, baik itu kronologis dari pihak Desa Muara Mea, Kedamangan, dan Pihak PT. IUC, sehingga diambillah sebuah kesimpulan, apa yang terjadi hanyalah karena kurangnya komunikasi antara semua pihak.

Tanggung jawab Pemkab Barut sebagai pemangku kebijakan dan pemilik kewenangan di Kabupaten Barito Utara maka ditemukan titik terang, kawasan Gunung Peyuyan dan sekitarnya yang disakralkan oleh Umat Kaharingan akan dijadikan Hutan Adat dan karena ada beberapa situs yang dikeramatkan dalam ritual wara maka akan diajukan sebagai situs budaya sebagai Aset Barito Utara. Pemetaan bersama akan segera dilaksanakan di awal tahun 2021.

Sementara Pihak Direktorat Jendral Kebudayaan Pusat mengatakan “Kami telah banyak menangani masalah klaim masayarakat dan Pihak Perusahaan, kami rasa Kasus Peyuyan ini tidaklah rumit karena ada karena ada pernyataan tertulis maupun lisan Pihak Perusahaan yang menyatakan tidak memasukan lagi Peyuyan kedalam RKT, tentu untuk mengeluarkan tidak bisa karena itu adalah ranah Kementrian Kehutanan, Untuk itulah kita perlu mendorong Pemkab untuk segera memetakan dan mengurus legalitas wilayah yang sakral tersebut” pungkasnya.

(Leny)

%d blogger menyukai ini: