oleh

Sekilas Tentang Pengerahan Pasukan Pengaman Perbatasan Darat di Perbatasan RI

Satgas Pamatas Yonif 642/Kapuas, Yang dipimpin Letkol (Inf) Alim Mustofa Menyatakan Kesiapannya Dalam Menjaga Kawasan Perbatasan Darat Indonesia, Kalimantan Barat – Malaysia.

FOKUS BERITA NASIONAL – Perbatasan suatu negara menjadi penting merupakan perwujudan utama kedaulatan, keutuhan dan kemanan suatu negara, termasuk penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam. Setiap wilayah perbatasan memiliki permasalahan yang berbeda, dari aspek fisik batas wilayah, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan. 

Permasalahan antara lain adanya  pelanggaran kejahatan di perbatasan (border crime), kejahatan (lintas batas) di antaranya: gerakan separatis, kelompok bersenjata, terorisme,  illegal logging, illegal fishing, perdagangan manusia (human trafficking), penyelundupan (smuggling), dan perdanganggan obat-obat terlarang (drug trafficking).  serta penetrasi ideologi asing telah mengganggu kedaulatan serta stabilitas kemanan di perbatasan negara. 

Kebijakan pemerintah tentang strategi penanganan wilayah perbatasan terutama kebijakan pembangunan daerah perbatasan mencakup dua aspek pembangunan, yaitu aspek kesejahteraan (prosperity) dan aspek keamanan (security). Dalam mewujudkan pertahanan dan keamanan wilayah perbatasan  diperlukan pengembangan  pos-pos TNI di sekitar garis perbatasan sebagai perwujudan dari pengawasan pertahanan keamanan guna keutuhan NKRI, maka TNI menyiapkan satuan dalam rangka pengamanan perbatasan yang disebut dengan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas). 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, di katakan  bahwa wewenang untuk menjaga keamanan di wilayah perbatasan darat adalah menjadi tugas TNI AD, yaitu salah satu tugas TNI AD dibidang Operasi Militer Selain Perang. Satgas Pamtas dalam menjaga dan mengamankan wilayah perbatasan darat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor  di bidang  legalitas, operasional, personel yang mengawaki, logistik dan sarana prasarana dan sisi dukungan anggaran. Dalam tulisan ini dibatasi dalam aspek  legalitas saja. 

Sesuai Kebijakan dilaksanakan TNI dalam pengamanan perbatasan tertuang dalam Perpang /12/VII/2007 tanggal 11 Juli 2007 tentang naskah buku petunjuk pelaksanaan TNI tentang Operasi Pengamanan Perbatasan, yang antara lain berisikan pembentukan Satgas Pamtas.  Dikuatkan dengan peraturan Menteri Pertahanan Nomor 4/tahun 2017 Pasal 14 tentang pengerahan TNI dalam pengamanan perbatasan berisikan pengerahan TNI dalam pengamanan wilayah perbatasan dalam bentuk Satgas dan dilaksanakan sepanjang tahun.

Dalam pengamanan wilayah perbatasan darat, TNI AD menggelar kekuatan operasi pengamanan perbatasan darat yang dilaksanakan oleh Kodam, dengan menempatkan satuan-satuan pada titik-titik yang dimungkinkan terdapat suatu ancaman dan pelanggaran hukum di wilayah perbatasan.  

Beberapa kebijakan yang menyangkut aspek legalitas dalam pengamanan perbatasan sudah ada di K/L terkait dengan hal tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional;  UU No. 2/2002 tentang Kepolisian; UU No. 6/2011 tentang Imigrasi (Hukum dan HAM);  UU No. 17/2006 tentang Bea Cukai  (Keuangan),  UU No. 16/1992 tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan (Pertanian);  UU No. 16/1992, PP No. 15/2002, Kep-BKIPM No. 130/2013 tentang Karantina Ikan (KKP);  UU No. 1/1962, UU No. 2/1962 tentang Karantina Kesehatan (Kesehatan) ; UU No. 32/2014, Perpres No. 178/2014 tentang Bakamla; UU No. 45/2009, Perpres No. 115/2015 tentang Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal dan lain-lain.  

Kebijakan yang sudah disusun tersebut belum diatur dalam suatu Undang-Undang atau peraturan pemerintah yang dapat mengakomodir seluruh kegiatan bersama dalam upaya mengelola keamanan perbatasan yang terintegrasi dan mengoptimalkan kerjasama antar institusi, sehingga masih terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas di lapangan.  

Dua hal yang perlu mendapat perhatian terkait dengan persoalan pengamanan di kawasan perbatasan. Pertama adalah pemahaman terhadap fungsi pertahanan yang memang melekat pada fungsi TNI,  ini terlihat dengan keberadaan Pos Pamtas (Pos Pengamanan Perbatasan) dimana TNI menjalankan tugasnya dalam pengamanan perbatasan.

Kedua adalah terkait dengan fungsi CIQS (custom, immigration, quarantine, dan security) di pos lintas batas, dimana keberadaaan fungsi CIQS relatif tidak memunculkan permasalahan, dimana bea cukai, imigrasi, dan karantina yang berperan disana, sementara dalam fungsi security cenderung memunculkan masalah, dimana belum begitu jelas, institusi mana yang seharusnya memiliki kewenangan dalam hal security di pos lintas batas, apakah secara khusus merupakan kewenangan Kepolisian ataukah TNI.

Hal ini dikarenakan UU terkait pengamanan perbatasan cenderung sifatnya tidak langsung, artinya UU tersebut tidak mengatur secara langsung tugas pokok dari instansi, tetapi hanya merupakan bagian dari sebuah tugas yang lebih umum sifatnya. UU yang dapat dipandang memiliki keterkaitan, misalnya adalah UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara, UU No. 2/2002 tentang Kepolisian, maupun UU No. 34/2004 tentang TNI.

Karena aturan lebih spesifik terkait pengelolaan keamanan di perbatasan memang belum jelas secara mendalam, hal  ini sangat memungkinkan terjadinya tumpang tindih kewenangan pengamanan di lapangan.  Secara internasional dipahami bahwa pengelolaan pos lintas batas menjadi tanggung jawab Imigrasi, Bea cukai, dan Karantina.

Di sisi lain, fakta menunjukkan bahwa atas dasar alasan‐alasan tertentu, maka fungsi keamanan (security) dilekatkan dalam pos lintas batas (PLB). Selain persoalan keterlibatan beberapa instansi dalam pengamanan di perbatasan, persoalan lain yang tidak kalah pentingnya adalah kondisi sarana prasarana dan manajerial yang ada kurang memadai untuk mendukung fungsi CIQS terpadu.

Minimnya pemahaman peraturan mengakibatkan lemahnya integrasi antar instansi dalam pengelolaan perbatasan sehingga memunculkan dominasi TNI dalam bentuk kewenangan besar yang dimiliki TNI dalam menentukan arus lintas manusia dan barang, serta pengelolaan buka‐tutup pintu/gerbang perbatasan kedua negara, padahal semestinya manajemen lalu lintas manusia dan barang tersebut melibatkan instansi seperti imigrasi serta bea dan cukai.

Peraturan dalam pengamanan perbatasan yang tumpang-tindih sebagai kelemahan hukum nasional, dimana K/L terkait masih memandang pamtas berlaku sektoral, sehingga melemahkan kekuatan politis-administratif dan yurisdiksi yang sangat merugikan dalam pengamanan perbatasan dengan negara lain.  Disamping kebijakan legalitas operasi pengamanan perbatasan oleh TNI

Saat ini personel TNI untuk pelaksanaan tugas menggunakan aturan yang di buat oleh Panglima TNI saja, sehingga ke depan diperlukan bagi operasi dalam negeri diperlukan peraturan yang mengatur secara jelas aturan pelibatan berupa keputusan Presiden yang dapat memayungi ruang gerak apabila melaksanakan tugas, selian itu juga ada  kesamaan dengan penugasan luar negeri agar adanya kesetaraan dan tanggung jawab yang sama. 

Oleh karena itu pemerintah perlu segera  mengeluarkan Peraturan perundangan  berkaitan dengan sinergitas antar lembaga dalam menjaga dan mengamankan wilayah perbatasan serta mengeluarkan Perpres berkaitan dengan Satgas Pamtas di wilayah perbatasan. ( R3d )

Oleh : Edi Waluyo – APN Kemhan

Komentar

Fokus Berita Nasional