11/27/2022
Post Visitors:48

FBN – Rokan Hilir||Sekretaris Jenderal Gerakan Milenial Perubahan Rokan Hilir (Kubu-Kubu Babussalam) menanyakan terkait pencopotan dan mutasi pejabat jelang Pilkada 2020 di Rokan Hilir. Terkait hal ini, Bupati Rokan Hilir yang sedang cuti ini memutasi pejabat yaitu Camat di Kecamatan Kubu menjelang Pilkada 2020.
Senin, 9/11/2020

Terkait pencopotan ini, tentu harus sesuai prosedur dan aturan. Ketika berpedoman pada “UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat 2 yang berbunyi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri”.

Dikutip dari apa yang disampaikan Ketua Bawaslu,”Bahwa mengingat tanggal pelaksaan penetapan paslon (pasangan calon) peserta pemilihan tahun 2020 yaitu tanggal 8 Juli 2020, maka larangan mutasi jabatan enam bulan sebelum penetapan paslon yaitu pada 8 Januari 2020,” jelas Ketua Bawaslu Abhan di Jakarta Selasa, (7/1/2020) malam.

“Abhan mengingatkan adanya sanksi bila kepala daerah petahana melanggar ketentuan mutasi pejabat berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada. Sesuai Pasal 71 Ayat 5, bila melanggar bisa mendapatkan pembatalan atau diskualifikasi sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Selain itu, ada pula ancaman pidana penjara paling lama enam bulan dan denda paling banyak Rp6 juta berdasarkan Pasal 190”.

Ahmad Oki Santoso selaku Sekretaris Jenderal Gerakan Milenial Perubahan Rokan Hilir (Kubu-Kubu Babussalam) mengatakan, “Terkait pencopotan Camat Kubu menjelang Pilkada telah menyalahi Undang-undang. Apalagi yang bersangkutan saat ini sebagai Calon Bupati Rokan Hilir (Petahana). Untuk itu maka, Bawaslu RI menindaklanjuti hal ini”. Jelas Santoso

Santoso juga menambahkan terkait pencopotan atau mutasi harus ada Surat persetujuan tertulis dari Menteri. Ia mengatakan, “harus taat aturan lah, tunjukkan surat persetujuan tertulis dari Menteri terkait pencopotan ini”. Pungkas Santoso

%d blogger menyukai ini: