Semua Elemen Masyarakat Berkewajiban Berperan Jamin Tegaknya Kemerdekaan Pers

57

Foto – Dialog Pers : Dekan FISIP UMA Dr Heri Kusmanto MA (ketiga dari kiri) menerima Piagam yang diserahkan anggota DK PWI Sumut Azrin Marydha didampingi Koordinator Panitia War Djamil SH disaksikan para pemateri, moderator dan Humas Asian Agri Lidia Veronika yang juga menerima piagam, di acara pembukaan Dialog Pers di Kampus I UMA, Senin (30/9/2019).

MEDAN, FOKUS BERITA NASIONAL | Semua elemen masyarakat berkewajiban turut berperan dalam menjamin tegaknya kemerdekaan pers dengan kukuhnya Undang Undang Nomor 40/1999 Tentang Pers sebagai undang undang lex specialis.

Sebab, kemerdekaan pers merupakan wujud dari kedaulatan rakyat, jika pers tertekan dan kemerdekaannya terberangus maka sama artinya terberangusnya kemerdekaan rakyat dalam berpendapat dan beraspirasi.

Hal itu mengemuka dalam Dialog Pers “Menyingkap Kuatan UU Pers” yang diselenggarakan atas kerja sama Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara (DK PWI Sumut), FISIF Universitas Medan Area (UMA) dan Asian Agri Group, Senin (30/9/2019).

Seberapa jauh proteksi Undang-Undang Pers terhadap wartawan dan public, penguatan kemerdekaan pers yang harus dilakukan secara terus menerus, literasi informasi yang dinilai penting, serta peliputan pers yang patut memperhatikan sisi-sisi hak asasi manusia (HAM) merupakan beberapa bahasan pokok yang mendapat sorotan tajam forum tersebut.

Dialog dalam rangka memperingati 20 tahun berlakunya UU Nomor 40/1999 ini dibuka secara resmi oleh Dekan FISIP UMA Dr Heri Kusmanto MA, diikuti 300-an peserta terdiri unsur dosen/mahasiswa, pers umum serta pers mahasiswa itu dan berlangsung di Convention Hall Kampus I UMA Jalan Kolam, Medan Estate.

Dekan FISIP UMA Dr Heri Kusmanto MA dalam sambutannya saat pembukaan antara lain mengatakan, forum semacam ini memang penting diadakan di kampus. Selain menambah pengetahuan tentunya juga untuk dapat melakukan kajian dan pembahasan berbagai hal mengenai perkembangan kemerdekaan pers, termasuk misalnya perlu tidaknya revisi UU Pers dilakukan.

Untuk itu, pihaknya memberi apresiasi kepada DK PWI Sumut yang sudah untuk ke-3 kalinya menyelenggarakan kegiatan pers di kampus UMA. “Kiranya berlanjut pada waktu mendatang,” ucap Heri Kusmanto.

Dalam forum ini, ditampilkan tiga pemateri yakni Kepala Pusat Informasi dan Kerja Sama UMA Dr Hj Nina Siti Salmaniah Siregar M.Si, Kepala Pusat Studi HAM Unimed Majda El Muhtaj M.Hum serta Ketua DK PWI Sumut Drs H Sofyan Harahap dengan moderator Nasrullah Hidayat MSc dari FISIP UMA. Selain itu turut hadir Anggota DK PWI Sumut Azrin Marydha dan Nurhalim Tanjung serta Humas Asian Agri Group Lidia Veronika.

MOMENTUM

Pada pembukaan dialog, Koordinator Panitia yang juga Sekretaris DK PWI Sumut War Djamil SH melaporkan, dialog terkait momentum 20 tahun UU Pers ini dirasa oleh DK PWI Sumut perlu diperingati dengan kajian khusus yakni menyingkap kekuatan UU Pers tersebut.

“Tanggal 23 September 1999 UU Pers disahkan oleh Presiden RI BJ Habibie dan diundangkan dalam Lembaran Negara RI. UU Pers ini sangat berarti sebagai bagian dari derap reformasi serta cerminan demokrasi di Indonesia,” ucapnya. Sekaligus, agar publik secara meluas makin mengetahui UU Pers. Bagi insan pers juga makin mendalami arti penting UU Pers.

Pemateri Dr Nina, Majda dan H.Sofyan masing-masing mengutarakan dari berbagai sisi tentang kekuatan UU Pers termasuk dari sisi HAM dan psikologi komunikasi.

UU Pers Nomor 40 itu antara lain menyebut, tidak boleh ada pembredelan dan penyensoran. Kemerdekaan pers itu milik rakyat. Perlindungan hukum diberikan kepada insan pers. Dan, ada hak publik untuk mengetahui.

Dari sisi lain, harus dimaklumi bahwa kemerdekaan pers itu, buah demokrasi. UU Pers adalah titik bangkit dari gaung reformasi.

Terkait dengan era digital, pers dan publik harus arif dalam bersikap dan untuk itu diperlukan kemampuan literasi informasi. Kehadiran “new media” berbasis online menjadi tantangan bagi semua pihak karena penggunaan teknologi informasi dalam berbagai kegiatan sudah diterapkan. Dan literasi media tetap diperlukan.

Dialog Pers sehari tersebut mendapat respon antusias dari ratusan peserta, ditandai banyaknya pertanyaan dari floor baik dari kalangan dosen maupun mahasiswa. Soal sejauh mana UU Pers dihormati termasuk oleh aparat penegak hukum, cara menghindari berita hoax dan bagaimana peran serta masarakat dalam menjaga eksistensi kemerdekaan pers, adalah hal-hal yang paling banyak ditanyakan kepada pemateri. Semua dijawab seraya menyampaikan ajakan agar semua elemen masyarakat turut membantu terjaminnya kemerdekaan pers dan tegaknya UU Pers sebagai undang undang yang lex specialis.

Menurut catatan, DK PWI Sumut periode 2015-2020 ini aktif mengadakan seminar, panel diskusi atau dialog pers dan sejenisnya termasuk di sejumlah kampus dengan mengajak dosen, mahasiswa, pers umum dan pers mahasiswa ambil bagian. Tujuan utama guna memajukan dan mengembangkan kemerdekaan pers di Sumut.

Reporter Supriadi/ril

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini