08/16/2022
Post Visitors:28

Kabupaten Karawang -BB FBN | Dua periode Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Karawang ini berturut turut terus di hantam badai masalah, semuanya berproses hukum.

Belum selesai perkara dugaan korupsi berjamaah penyalah gunaan uang pembayaran air baku senilai Rp 2,8 miliar yang masih di tangani oleh Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidkor) Polres Karawang, dan sudah menghasilkan 3 orang tersangka. Kali ini muncul lagi permasalahan baru, terkait dugaan suap oleh Direktur Umum (Dirum) Dwi Yulianingsih terhadap salah satu organisasi masyarakat yang sedang melakukan upaya investigasi perihal kasus dugaaan korupsi uang air baku.

Seperti yang terinformasikan sebelumnya pada pemberitaan salah satu media massa. Organisasi masyarakat tersebut merasa di lecehkan ketika berkunjung ke kantor PDAM Tirtatarum Karawang pada saat melakukan investigasi, karena hanya di temui salah satu staf yang di titipkan uang bensin sebesar Rp 500.000, oleh Dirum.

Menyikapi adanya kabar dugaan suap yang di lakukan Dirum PDAM Tirtatarum Karawang kepada salah satu organiasi masyarakat tersebut, pengurus Laskar Merah Putih (LMP) Karawang, Andri Kurniawan yang selama ini intensif mengawal beberapa permasalahan di PDAM Tirtatarum Karawang mengatakan. “Persoalan suap atau bukan, perlu adanya pembuktian lebih lanjut. Tidak mudah untuk mengkategorikan itu suap atau bukan? Apa lagi jumlahnya hanya Rp 500.000, dan penerima juga mengatakan uang tersebut di berikan oleh pemberi sebagai uang bensin.”, Ulasnya.Selasa(02/06/2020).

“Pengertian suap memiliki kriteria tersendiri, di mana yang namanya Suap adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang di percaya. Contoh para pejabat, dan membujuknya untuk merubah otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau perjanjian lainnya sebagai kompensasi.”, Jelas Andri.

“Dan jika benar itu merupakan perbuatan suap yang nantinya dapat di buktikan secara hukum? Maka perlu di ingat, dalam suatu perkara penyuapan kedua belah pihak memiliki konsekuensi di mata hukum. Artinya, pemberi dan penerima bisa sama – sama kena.”, Tegasnya.

Selanjutnya Andri menjelaskan. “Sebab pemidanaan berbagai bentuk pemberian tidak hanya di bebankan kepada penerima, tetapi juga pada pemberi. Bagi pemberi, pemberian kepada pihak Pegawai Negeri dapat bertentangan dengan pasal – pasal yang di atur di dalam Undang – Undang 30 tahun 1999 jo Undang – Undang 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya pasal 5 ayat (1) dan pasal 13.”,

“Sekarang tinggal di lihat saja duduk persoalannya. Apa kah pada saat pemberi memberikan uang sejumlah Rp 500.000, kepada penerima ada tekanan atau permintaan khusus yang bersifat menguntungkan bagi pemberi, atau tidak?”, Tanya Andri.

“Dan saya menduga, uang yang di berikan oleh Dirum PDAM Tirtatarum Karawang tersebut bukan uang yang bersifat untuk kepentingan suap menyuap. Melainkan hanya uang bensin biasa terhadap tamu, dan bukan uang yang sumbernya tidak jelas? Bisa saja itu uang pribadi Dirum?”, Ucapnya.

“Dan yang namanya Direksi BUMD seperti PDAM itu memiliki dana represntatif yang menjadi hak Direksi. Hal itu di atur pada Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2007.”, Ungkapnya.

“Bunyinya menyatakan bahwa Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat di berikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) Tahun.”, Ujar Andri.

“Jadi saran saya, sebaiknya fokus saja pada persoalan intinya. Kalau memang mau melakukan investigasi untuk suatu keadilan dalam perkara dugaan penyalah gunaan uang untuk pembayaran air baku. Fokus saja kesitu, dan jika tidak terima dan merasa di lecehkan? Seharusnya pada waktu itu pemberian amplop uang untuk bensin di tolak, jangan di terima.”, Pungkasnya.

Reporter : (Topan)

%d blogger menyukai ini: