12/03/2022
Post Visitors:78

FBN – Kabupaten Bekasi || Menyikapi Permasalahan serapan anggaran pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Bekasi terkait pemberlakuan sistem e-cataloge yang diperkuat dengan KEPBUP (keputusan Bupati) Nomor 027/2020 tentang e-catalogue lokal kabupaten Bekasi dan komoditas dalam e-catalogue lokal kabupaten Bekasi,×yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Bekasi, tgl 27-08-2020, menuai banyak kontra dikalangan penyedia jasa/konstruksi di Kabupaten Bekasi. Ini jelas sangat memberatkan,” ujar H.Wasju Juanda Ketua GAPENSI Kabupaten Bekasi, saat ditemui oleh awak Media, diacara silaturahmi di kantor KADIN Kabupaten Bekasi (senin 26-10-2020).

Menurutnya proses pemberlakuan e-catalogue dirasa masih kurang sosialisasinya. Bayangkan sejak tanggal 27 Agustus sampai tgl 6 oktober dimana komisi 1 dan komisi 3 DPRD rapat gabungan bersama dgn PUPR, TARKIM dan ULP, terkait permohonan penangguhan pemberlakuan sistem e-catalogue, berarti jelas ada waktu kurang lebih 45 hari yang kurang dimaksimalkan sosialisasinya oleh dinas terkait. Ini menjadi catatan yang penting buat saya, harus nya pemerintah Kabupaten Bekasi menunda dulu pemberlakuan sistem ini, sebelum semuanya dirasakan pas momentumnya,” ujar H.Wasju Juanda.

H. Wasju Juanda juga mengatakan bahwa Pada Perpres No.16 tahun 2018 yang baru ini tidak diwajibkan menggunakan e-catalogue, kecuali LKPP nanti menentukan bahwa barang tertentu itu wajib, seperti ada katalog sektoral Menteri Kesehatan menentukan bahwa obat itu wajib dibeli melalui e-catalogue.

Bahkan kegiatan sampai saat ini di Kementrian PUPR sebagai Kementrian yang anggaran kontruksi nya Trilunan saja, belum melaksanakan Pengadaan Konstruksi dengan sistim e-cataligue, baru pengadaan barang saja. Pointnya adalah sistim pelelangan itu harus dapat diikuti oleh semua penyedia jasa, khususnya anggota Gapensi, dengan sistem e-catalogue, maka yang dapat mengikuti pelelangan hanya pemilik AMP yang hanya beberapa perusahaan saja,” pungkas H.Wasju Juanda, sedangkan penyedia jasa klas K dan M yang jumlahnya 98% dari seluruh penyedia jasa di Kabupaten Bekasi hanya menjadi penonton saja.

Jhons

%d blogger menyukai ini: