Server Disdukcapil Acut Lumpuh, BEM FH Unimal Menilai Akibat di PLT kannya Kepala Dinas

57

ACEH UTARA | Server Disdukcapil Aceh Utara sudah 2 minggu kurang lebih lumpuh, semua jaringan tidak bisa di akses secara Online. Hal tersebut telah dibenarkan oleh salah satu pegawai Disdukcapil Aceh Utara Yusuf, ketika di telpon oleh masyarakat terkait hal tersebut, karena ada anaknya yang sakit dan belum terdaftar di BPJS.

Yusuf mengatakan, sudah 2 Minggu ini server tidak ada jaringan dari pusat, Bukan karena rusak, jika karena adanya kerusakan tidak akan selama itu.

Mengenai persoalan ini, Ketua BEM FH UNIMAL menanggapi Kejadian ini sungguh sangat merugikan masyarakat Aceh Utara. “Karena Disdukcapil sangat penting terkait hal administrasi Masyarakat, khususnya bagi yang mau membuat E-KTP.

Kejadia tersebut sangat memperihatinkan dan sungguh sangat disayangkan adalah masyarakat yang belum terdaftar ke BPJS ketika sakit harus Cek NIK nya secara online agar bisa di tanggung oleh BPJS, khususnya Aceh yaitu melalui JKA tidak bisa dilakukan, karena server lumpuh” Ucap Muhammad Fadli, Ketua BEM FH Unimal, Senin (03/06/2019)

Ia mengindikasikan mungkin ini ada pengaruhnya terkait mutasi atau di PLT kan Kadisdukcapil Aceh Utara yang dilakukan oleh Cek Mad Bupati Aceh Utara beberapa hari yang lalu.

“Kemungkinan besar mutasi/pergantian Kadisdukcapil ini tidak atas izin Mendagri
Karena dalam UU No 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan melalui surat edaran Mendagri
Pergantian Jabatan atau mutasi pejabat eselon II hingga IV di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten/Kota harus mendapatkan izin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terlebih dahulu” Duga Fadli

Sehingga menurutnya, sekarang mungkin terjadi disintegrasi antar Kemendagri dan pemerintah Aceh Utara. Lagi, ia menekankan pihaknya sangat menyayangkan atas kejadian ini.

“Jika hal tersebut benar terjadi, maka kita sebagai masyarakat dan khususnya kami sebagai mahasiswa sangat menyayangkan hal tersebut, karena telah tidak sesuai dengan azas pemerintahan yang baik yaitu kepentingan umum dan profesionalitas” Tegasnya.

BEM FH UNIMAL meminta Bupati Aceh Utara agar segera mengambil sikap yang kooperatif dan profesional layaknya seorang pemimpin terhadap permasalahan tersebut, Karena telah merugikan masyarakat Aceh Utara.

“Apabila memang benar terjadi disintegrasi dengan Kemendagri, maka Bupati Aceh Utara harus segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan masalah tersebut” Pungkasnya.

Jangan sampai images pemerintah Aceh Utara semakin buruk di mata masyarakat,
Jadilah pemimpin masyarakat, bukan pemimpin untuk segelintir orang saja.

“Bupati harus segera bersikap, jika memang ini benar Bupati harus mencopot kepala BKPSDM karena secara teknis dia yang harusnya dari awal menyampaikan kepada Sekda, dan Bupati, bahwa Kadis dukcapil diganti atau di PLT kan harus ada izin Mendagri” terangnya.

Dan ia selaku mahasiswa segera mungkin akan mengambil langkah, ” Setiap saat harus menjadi penyambung lidah masyarakat jika masyarakat merasakan di rugikan atau di zhalimi dengan kebijakan pemerintah. Tandas Muhammad Fadli (red**)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini