Shadow State Dalam Pemerintah Lokal dan Praktek KKN

56

FOKUS BERITA NASIONAL | Dalam tulisan Syarif Hidayat, “Shadow State…? Bisnis dan Politik di Banten”, dalam buku Politik Lokal di Indonesia, editor, Henk Schulte dan Gerry van Klinken dibantu Ireen Karang-Hoogenboon (2007) menyatakan, dalam studi state-society relations, keberadaan dari praktek informal governance, atau shadow state, bukan sesuatu yang baru. Pada tataran teoritis, fenomena shadow state muncul ke permukaan pada tahun 1990-an, seperti studi Barbara Harriss-White (2003) dan prakteknya bisa dilihat di India (1990).

Sedang di Indonesia dapat dilihat pasca pemerintahan Orde Baru, berdasar analisa kritis shadow state banyak dilakukan di daerah-daerah. Secara eksplisit Henk Schult Nordholt (2003) menyebut kemungkinan praktek shadow state berkaitan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah pasca pemerintahan Orde Baru.

Barbara Harris-White (2003) telah berikan nuansa diskusi teoritis dan empiris lebih komprehensif tentang praktek informal economy dan shadow state (negara bayangan) di India. Sedikitnya ada dua pengertian dalam informal ecomony. Pertama, kegiatan usaha perorangan, dan/atau perusahaan yang tidak didaftarkan pada pemerintah, dan tidak membayar pajak. Kedua, berkaitan dengan perilaku (behaviour) dan institusi formal (publik maupun swasta) untuk menghindari jangkauan regulasi. Bentuk dari kegiatan informal economy yang disebut kedua ini, antara lain: kelonggaran pajak, penyalahgunaan kebijakan publik, korupsi, kolusi, dan pemaksaan swastanisasi aset negara.

Selanjutnya, dari dua kategori kegiatan informal economy di atas, terlihat dengan jelas bahwa bentuk informal economy yang pertama merupakan arena bagi “si kecil” (petani dan pengusaha kecil), sementara yang kedua merupakan dominan dari “si besar” (para pengusaha besar dan para pejabat negara).

Syarif Hidayat menulis, tumbuhnya shadow state, pertama, bahwa informal market dan shadow state hadir, tumbuh, dan berkembang akibat terjadinya pelapukan fungsi institusi formal (negara). Keadaannya lebih buruk bila diikuti krisis ekonomi akut.

Kedua, akumulasi keuntungan ekonomi dan politik jangka pendek (short-term political and economical benefits) di luar bingkai regulasi formal, merupakan tujuan utama dari transaksi melalui informal market. Masing-masing pihak akan maksimalkan sumber daya yang dimiliki, kemudian ‘diperjual-belikan’ dalam informal market.

Ketiga, modus operandi, atau mekanisme kerja dari informal market dan shadow state cukup bervariasi, bisa melalui manipulasi kebijakan publik, melalui jaringan aliansi antarpersonal (individual alliances), maupun aliansi antar lembaga (institution alliances).

Keempat, aktor (pelaku) yang terlibat dalam informal market dan shadow state adalah para penyelenggara negara (state actors) dan aktor-aktor dalam masyarakat. Pelaku yang disebut terakhir sangat beragam. Schulte Nordholt (2003) menunjuk misalnya, para pengusaha, politisi partai politik, dan bahkan kelompok kriminal.

Contoh praktek-praktek shadow state di Banten, setelah menjadi provinsi definitif tahun 2000. Lembaga formal, eksekutif dan legislatif tidak mampu menghadapi orang-orang sangat perkasa atau jawara mengatur proyek-proyek di sini, termasuk proyek bantuan dari pemerintah pusat, Dana Alokasi Khusus (DAK). Jawara itu menggunakan semacam lembaga ekonomi untuk menguasai berbagai proyek di wilayah itu. Jawara itu punya menantu Gubernur pertama di Banten, diteruskan oleh anaknya sendiri. Sehingga memperkuat peran, sepak terjang dan pengaruh sang jawara.

Pada suatu saat, sejumlah LSM dan lembaga anti korupsi mengendus praktek-praktek KKN yang kian massif. Sampai akhirnya, KPK turun tangan untuk menelusuri praktek-praktek KKN tersebut. Waktu terus berjalan, umur manusia pun berkurang, sang jawara yang begitu ditakuti meninggal dunia. Cantolan sang gubernur sudah tiada, kharisma pun perlahan hilang. Akhirnya sang Gubernur dan adik yang punya peran dalam penanganan proyek-proyek di Banten ditangkap KPK. Dan kini mereka mendekam dalam penjara KPK. Namun, apakah shadow state berhenti di provinsi ini hingga sekarang?

Praktek-praktek shadow state dan KKN di sejumlah daerah dikupas secara detail oleh buku Politik Lokal di Indonesia. Belakangan atau hampir bersamaan terjadi di beberapa daerah di Jawa Barat. Bisa juga shadove state dan KKN terjadi Aceh, Papua, dll. Misal di Kabupaten Bekasi juga ada jawara-jawara yang punya peran dan pengaruh sangat besar meskipun tidak menduduki jabatan formal di Pemerintahan Kabupaten Bekasi.

Jawara ini memiliki kekayaan banyak, networking dan pengaruhnya sangat kuat dan luas. Jawara ini mengelola sejumlah proyek di daerah ini. Namun, secara perlahan, umur berkurang, sang jawara dipanggil sang pencipta. Sementara anaknya masih menjabat sebagai bupati Kabupaten Bekasi. Kharisma, pengaruh perlahan terkikis, entah bagaimana mulanya sang bupati tertangkap KPK gara-gara proyek Meikarta. Kini ia sedang menjalani hukumannya.

Praktek-praktek shadow state yang disyarati KKN menyebabkan hancurnya martabat diri jawara, pejabat dan para penyokongnya. Sebenarnya perbuatan itu merugikan keuangan negara/pemerintah, menggabarkan perilaku rakus dan memalukan bagi diri sendiri, keluarga dan corps-nya. Sementara kemiskinan rakyat semakin meluas.

Sejalan dengan keinginan keras pemerintah pusat menegakkan good governance dengan mengedepankan prinsip-prinsip partisipasi, demokrasi, transparansi, akuntabel dan peran serta jangkauan kerja KPK yang semakin kuat dan luas akan menekan praktek-praktek shadow state dan KKN. Upaya menekan dan menghapusnya perlu waktu dan kerja keras serta pasti banyak tatangannya. (red**)

Penulis; Bagong Suyoto, Ketua Umum Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI) dan Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNAS), Selasa (4/6/2019).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini