oleh

SKK Migas Menghambat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup PT. CPI Dengan Masyarakat di Riau

FBN # Riau – Sengketa Lingkungan Hidup PT.Chevron Pasifik Indonesia(PT.CPI) dengan masyarakat sudah lama terjadi dari Tahun 2006 hingga saat ini belum selesai,hal ini tak habis pikir pada masyarakat dimana letaknya hingga sengketa Lingkungan Hidup belum selesai?.

Tepatnya kemarin dan hari ini Tgl.29-30 April 2021 di adakan rapat Sengketa Lahan Lingkungan Hidup PT.Chevron Pasifik Indonesia(PT.CPI) dengan masyarakat,acara rapat dihadiri Kapala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa (Dwiyana,S.Hut,M.Si) sebagai pemimpin rapat,PT.CPI(Melque Hasudungan,Yosef Steven Gomies,Budi Koesoemo) dan Kuasa Pemilik Lahan (Mandi Sipangkar,),dan DPRD Kab.Siak (Paramanda Pakpahan.SH,Hendrik Pangaribuan),lagi dalam rapat tersebut Kuasa Pemilik Lahan Mandi Sipangkar menyampaikan pertanyaan perkembangan proses penyelesaian sengketa dari sembilan masyarakat yang bersengketa,dan yang paling sangat disayangkan lagi Undangan sudah disampaikan kepada SKK Migas namun sengaja tidak hadir ke Rapat tersebut tanpa alasan yang jelas.

Mandi Sipangkar sebagai Kuasa Pemilik Lahan dan selaku Ketua DPW LPLHI Propinsi Riau mengharap dan menyampaikan jangan ada pembatasan dari SKK Migas ke PT.CPI untuk menyelesaikan sengketa lahan yang terdampak limbah B-3 dilahan masyarakat”tegas Mandi Sipangkar saat wawancara awak media,lanjut Mandi Sipangkar harus hadirnya Negara untuk menyelesaikan sengketa Lingkungan Hidup ini dan harus diprioritaskan pencemaran limbah B3 oleh PT.CPI yang berada di hamparan atau yang bersempadan atau berdekatan dengan sungai untuk mengantisipasi dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan pencemaran semakin luas”tegas Madi Sipangkar.

Lagi wawancara awak media kepada Kapala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prop.Riau mengatakan”bahwa PT.CPI harus membayar kerugian Lingkungan Hidup kepada Negara dan masyarakat”tegas Dwiyana,semakin lama durasi pencemaran yang dilakukan PT.CPI dikawasan Hutan atau Lahan masyarakat, kerugian Lingkungan hidup semakin besar pula,”papar Dwiyana kepada awak media.Namun selama ini PT.CPI membuat cerita dongeng seolah-olah mereka dahulu boleh membuang limbahnya sembarangan,setahu saya(Dwiyana) tidak ada teknik pertambangan Migas di dunia ini dengan metode pembuangan limbahnya dikawasan hutan,sungai atau lahan masyarakat.

Keberadaan limbahnya di dalam kawasan hutan dan atau dilahan masyarakat itu bukti dari ketidaktaatan,perbuatan melawan Hukum,kesalahan dari PT.CPI yang tidak mengelola dampak yang timbul dari usahanya.

Sehingga PT.CPI mempunyai tanggung jawab mutlak, namun PT.CPI akan menyerahkan penanganan limbah B3 dilahan masyarakat kepada SKK Migas,namun demikian SKK Migas dengan tangan terbuka akan menerima warisan tanggung jawab pemulihan lahan terkontaminasi minyak Bumi tersebut, tapi harus dipikirkan kerugian Lingkungan Hidup dan Masyarakat sudah puluhan tahun menjadi korban pencemaran limbah B3,mau sampai kapan masyarakat jadi korban?”kata Dwiyana lagi. (Suwandi)

Komentar

Fokus Berita Nasional