11/30/2022
Post Visitors:114

FBN – Kampar || Praktik jual beli lembar kerja siswa (LKS) diduga terjadi di salah satu Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Riau Kabupaten Kampar. Padahal Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan telah menegaskan jual beli LKS yang dilakukan pihak sekolah dan biasanya bekerja sama dengan penerbit atau pihak ketiga lainnya adalah termasuk pungutan liar (pungli).

Walau sudah dilarang, dugaan praktik jual beli LKS tetap terjadi di sekolah menengah atas negeri (SMAN) 5 Tapung dengan Harga per LKS dipatok Rp15 ribu, sedangkan jumlah siswa di sekolah itu sekitar 325 orang. siswanya wajib memiliki LKS untuk seluruh mata pelajaran yang ada di jurusan kelasnya.
Kami kira lumayan besar dana pungutan dari orangtua siswa yang masuk di luar anggaran pendapatan belanja sekolah (APBS), tidak pungutan itu saja yang dilakukan oleh pihak Sekolah.

Saat tim PJI-DEMOKRASI Kabupaten Kampar (David Ketua PJI-DEMOKRASI Kabupaten Kampar Sekaligus Pimpred Media Online kicauannusantara.com, Nurul Insan Sekretaris Sekaligus Pimpred Media Online Infolensa.com, Munardi Bendahara Sekaligus Kepala Biro Kampar Media Cetak Tipikor) mendatangi sekolah dengan maksud ingin melakukan konfirmasi langsung dengan kepala sekolah menengah atas (SMAN) 5 Tapung, kepala sekolah tersebut tidak ada di tempat dan diberi keterangan oleh salah satu guru olahraga bahwasannya kepala sekolah ada rapat di Bangkinang.kamis, (22 Oktober 2020).

Saat tim PJI-DEMOKRASI Kabupaten Kampar pergi meninggalkan sekolah, tidak jauh dari lingkungan sekolah tersebut tim menjumpai tiga orang pemuda yang sedang duduk di salah-satu warung kemudian tim bertanya “apakah adek sekolah di SMAN 5 Tapung” Dua diantaranya menjawab “iya pak kami berdua sekolah di SMAN 5 Tapung”

Selanjutnya tim bertanya kepada kedua pemuda tersebut apakah di SMAN 5 Tapung tempat kalian sekolah menjual buku LKS.? “Iya pak, sekolah kami memang menjual buku LKS”

Tim PJI-DEMOKRASI Kabupaten Kampar melanjutkan bertanya kepada keduanya bagaimana sistem sewaktu mau masuk sekolah.? “Satu orang menjawab melalui depan/seperti lazimnya, satu orang menjawab melalui jalur belakang”

Mendengar jawaban dari satu orang siswa menyebutkan jalur belakang, tim PJI-DEMOKRASI Kabupaten Kampar melanjutkan bertanya, kayak apa pula tu dek melalui jalur belakang, “jalur belakang ya kita harus bayar Rp. 3.000.000 pak” Ucapnya

Kemudian tim PJI-DEMOKRASI Kabupaten Kampar bertanya kepada satu siswa yang satu, kalau mengikuti jalur depan berapa adek bayar.? “Rp. 1.800.000 pak, bisa dengan cara cicil sebanyak 300 ribu/bulan selama enam bulan” Ucapnya

Mendengar pengakuan dua orang siswa SMAN 5 Tapung tersebut tim PJI-DEMOKRASI Kabupaten Kampar berupaya untuk berkomunikasi/konfirmasi terkait informasi yang tim dapatkan dengan kepala sekolah dan komite sekolah melalui via telpon/WA tapi tidak ada jawaban dari pihak kepala sekolah maupun komite sekolah.

Kami tim PJI-DEMOKRASI Kabupaten Kampar berharap ada tindakan tegas dari dinas pendidikan setempat dan penegak hukum sebab praktik jual beli LKS dan biaya uang masuk sekolah itu akan sangat memberatkan orangtua siswa. Terlebih jual beli LKS dan biaya uang masuk sekolah sudah merupakan perbuatan mengarah pungli.

Pasalnya, jual LKS uang masuk sekolah telah melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75/2016 tentang Komite Sekolah, didalam Pasal 12 ayat 1 dijelaskan bahwa Komite Sekolah baik perseorangan maupun Kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di sekolah.

Perlu diketahui bahwa Larangan penjualan buku paket/LKS di lingkungan sekolah itu didasarkan pada UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Dengan dua payung aturan itu, Menteri Pendidikan Nasional (pada saat itu) telah menerbitkan Peraturan Mendiknas No 2/2008 tentang Buku.

Pasal 11 Peraturan Mendiknas No 2/2008 melarang sekolah bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada peserta didik.

Ditegaskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, praktik jual beli lembar kerja siswa (LKS) yang dilakukan pihak sekolah dan biasanya bekerja sama dengan penerbit atau pihak ketiga lainnya merupakan suatau pelanggaran atau pungutan liar, untuk itu harusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar melalui instansi terkait memberikan tindakan tegas kepada setiap sekolah yang melanggar aturan tersebut.
(Tim PJI-DEMOKRASI Kabupaten Kampar / JH )

%d blogger menyukai ini: