oleh

Soal Temuan BPK Pada 22 Proyek Dibidang Jalan PUPR Karawang, Andri Yakin Dalam Waktu Dekat Akan ada Pemanggilan

FBN – KARAWANG – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Bidang Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang pada Tahun Anggaran 2019 untuk 22 paket proyek pekerjaan peningkatan jalan di Kabupaten Karawang sebesar Rp 1.273.506.937 miliar terus bergulir.

Setelah sebelumnya Aparat Penegak Hukum (APH) diminta agar segera bergerak cepat menangani persoalan tersebut. Kali ini babak baru dari viralnya pemberitaan sebelumnya kembali diungkapkan oleh Andri Kurniawan. Aktivis yang sejak awal mempersoalkan permasalahan ini mengatakan, bahwa pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang.

Dikatakannya, “Sebenarnya dari awal kami sudah lakukan komunikasi dengan APH. Hanya saja lebih serius dan komunikasi langsungnya baru hari kemarin. Intinya, ketika sudah ada pengakuan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan salah seorang penyedia jasa atau kontraktor yang terdapat temuan dalam pekerjaannya, sudah bisa dijadikan petunjuk permulaan bagi APH. Tinggal menggali dokumen, baik dari Dinas PUPR Karawang, mau pun dari BPK,”

Lebih lanjut Andri mengungkapkan harapannya terhadap APH, “Kami berharap Kejari Karawang dapat segera mengundang Kepala Bidang (Kabid) Jalan selaku KPA. Dengan begitu, nantinya bisa meminta data perusahaan mana saja yang terdapat temuan BPK yang belum dapat diselesaikan sampai pertengahan Tahun 2021 ini,”

“Saya anggap Pandemic Covid – 19 tidak bisa dijadikan alasan untuk menunda dari kewajiban terhadap Negara. Karena ketika terdapat temuan yang ditemukan oleh BPK sebagai auditor, seharusnya segera diselesaikan, bukan dibiarkan berlarut – larut,” Tandasnya, Selasa (8/6/2021).

“Ya itu tadi, yang sering kali saya perbandingkan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Contohnya yang terjadi pada Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Karawang. Ketika diketahui temuan BPK di Tahun Anggaran 2019 belum diselesaikan, APH turun tangan,” Ulas Andri.

“Dan apa yang dilakukan oleh APH terhadap Bidang Kebersihan DLHK Karawang, harus dilakukan juga pada Dinas PUPR Karawang. Apa lagi temuannya lebih besar. Atas dasar komunikasi yang sudah saya lakukan dengan pihak Kejari Karawang, kami meyakini dalam waktu dekat ini sudah ada upaya pemanggilan terhadap Bidang Jalan Dinas PUPR dan para rekanan yang terdapat temuan dalam proyeknya,” Pungkasnya. (Topan)

Komentar

Fokus Berita Nasional