Solusi Penanganan Sampah Secara Progresif dan Konsisten

BEKASI, FOKUS BERITA NASIONAL.COM | Bagong Suyoto, Ketua Umum Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI), Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNAS) dan Anggota Dewan Pengarah dan Pertimbangan Pengelolaan Sampah Nasional (DP3SN).

Tulisan saya terdahulu “Meropong Jakstranas Pengelolaan Sampah” (22/4/2019) memaparkan permasalahan sampah yang pelik dan kompleks di Indonesia. Beberapa kawan saya berkali-kali minta ada solusi konkrit, komprehensif, dan progresif. Saya berjanji memberikan solusi sesuai dengan fakta lapangan. Mengapa persoalan sampah tak kunjung beres, bahkan semakin pelik dan kompleks?

Pertama, pemerintah pusat harus mempunyai data tentang volume, karakteristik, komposisi dan sumber sampah secara riel. Bahwa data yang dipunyai pemerintah secara resmi harus sama. Misal, data yang disampaikan kementetian/lembaga negara hingga kota/kabupaten harus sampah. Data riel tersebut merupakan basis pengambilan keputusan dan kebijakan resmi pemerintah.

Kedua, karena Indonesia sebagai negara yang masyarakatnya menganut sosio-kultur menghormati dan patuh pada para pemimpin tertinggi dan tinggi negara, tokoh agama, tokoh adat dan masyarakat maka diperlukan semacam konvensi atau fakta kepatuhan cintah kebersihan dan lingkungan lestari. Maka Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPR RI, Ketua lembaga negara, para tokoh, gubernur dan walikota/bupati seluruh Indonesia membuat fakta kepatuhan tersebut. Sebetulnya, sederhana, Presiden tinggal beri komanda langsung pada Gubernur dan Walukota/Bupati.

Ketiga, Indonesia harus mempunyai visi misi, tujuan dan strategi penanganan sampah secara jelas dan berkelanjutan. Kita sudah punya UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah No. 81/2012, Peraturan Presiden No. 97/2017 tentang Jakstranas, dll. Sudah cukup banyak kita memiliki peraturan perundangan, tapi fakta lapangan sangat menyedihkan. Seperti Singapore, Jepang memiliki rodemape pengelolaan sampah nasionalnya secara jelas dan dijalankan secara ketat dan berkelanjutan.

Keempat, pada tahap implementasi masih banyak ditemui kendala dan ketidakseriuan serta lemahnya pengawasan dan law-enforcement. Kita membutuhkan sumber daya manusia (SDM) profesional dan pantang menyerah dalam kelola dan olah sampah. Pemerintah pusat menyatakan, bahwa urusan sampah merupakan urusan daerah kabupaten/kota. Sementara pejabat daerah nyaris sebagian besar kurang serius/total dalam menangani sampah. Contoh, mayoritas kabupaten/kota belum lakukan pngurangan, pemilahan dan pengolahan sampah di sumber secara signifikan. Juga mayoritas masih mengandalkan TPA open-dumping, melanggar UU No. 18/2008 dan UU No. 32/2009.

Kita sudah mulai berpikir maju dan modern, mulai menerapkan zero waste landfill. “According to the European Environment Agency (2013), Germany was one of the first European countries to introduce landfill limiting policies in the 1990s. These included schemes for collecting packaging waste, bio-waste and waste paper separately. By 2001, Germany recycled about 48% of its municipal waste (just above NI’s current level of 46.2% (as of June 2016). This increased to 62% in 2010 (well beyon the EU 2020 target of 50%), landfilling was almost 0% and incineration 37%. Northern Ireland Assembly, Research and Information Service – Briefing Paper, Recycling in Germany, 12 January, 2017).

Pemerintah Jerman punya target sangat ambisius dalam pengelolaan sampah. ” … to achive almost complete high-quality recovery, at least of municipal waste, by 2020″. Seharusnya, Indonesia pun harus punya target ambisius mengadopsi kebijakan dan langkah-langkah strategis seperti yang dilakukan Jerman. Mungkin yang terdekat dapat meniru Singapore atau Jepang.

Kelima, kita mulai berpikir keharusan transfer dan menggunakan teknologi modern dan canggih untuk mengolah sampah, terutama kota-kota metropolitan dan besar, seperti Jabodetabek, Medan, Semarang, Surabaya, dll. Berbagai teknologi modern dan canggih dapat dimanfaatkan, seperti composting, recycling (plastik, metal, glass, paper, food, wood, dll), waste to materils, waste to energy, dll. Dalam jangka pendek menengah Negar/pemerintah pusat segera membangun plant pengolahan sampah skala besar, misal per plant kapasitas 2.000 ton/hari. Seperti Jakarta bisa membangun 3-4 plant/pabrik olah sampah.

Dalam kegiatan olah sampah kita harus fokus olah sampah, jangan gembor-gemborkan dapat hasilkan listrik, jual listrik nanti ujung-ujungnya buntung. Beberapa kasus di daerah malah rugi besar. Berbeda dengan negara maju, jarang sekali menggembar-gemborkan bahwa olah sampah menghasilkan listrik. Fokusnya adalah mampu menangani sampah secara baik.

Keenam, bahwa urusan sampah menjadi tanggungjawab semua orang dan dunia usaha di Indonesia. Dan sekarang sudah berkembang menjadi urusan seluruh dunia. Sehingga dihubungkan dengan konteks, seperti circular economy, seperti di Jerman dan negara Eropa.
“In Germany, the core elements of the circular economy are set out in the Circular Economy Act (KrWG), which entered into on 1 June 2012. The Act transpose the Waste Framework Directive into national law, and outlines the legal basis and fundamental principles of the circular economy. Begining with the legal definition of waste, in particular, these core principles include the polluter pays principle, the five-tier waste hierarkhy, and the principle shared of public and private responsibility for waste management. The purposes of this Act is to promote the circular economy to conserve natural resources, and protect human health and the environment from the impacts associated with waste generation and management. (Waste Management in Germany 2018, Federal Ministry for the Enronment, Nature Conservation and Nuclear Safety).

Ketujuh, salah satu masalah yang menambah beban rumit persampahan di Indonesia adalah membanjirnya sampah impor. Sampah impor ini berasal dari puluhan negara, seperti Australia, Amerika Serikat, dll. Sampah impor tersebut jumlahnya ribuan ton tiap hari dan tersebar di sejumlah daerah, mulai dari Batam Sumatera hingga Mojokerto Jawa Timur. Baru-baru ini sebuah NGO bermarkas di Amerika Serikat, GAIA membuat suatu report tentang sampah import: DISCARDED COMMUNITIES ON THE FRONTLINES OF THE GLOBAL PLASTIC CRISI, April 2019. Setelah Cina mengeluarkan policy menyetop impor sampah, terutama sampah plastik dampaknya secara langsung membajiri sejumlah negara, seperti Thailand, Malaysia, Indonesia. Indonesia menjadi surga dumping sampah impor. Sampah impor itu disortir dan sisa-sisanya dibuang di sembarang tempat dan dibakar, menimbulkan dioxin-furan penyebab penyakit kanker dan lainnya. Sampah plastik itu sebenarnya racun.

GAIA menegaskan: “The global plastic waste trade puts people and communities at risk, has long-term impacts on health and the environment, and enable the continnued production of new plastics and its unchecked consumption”.

Semestinya secara tegas pemerintah Indonesia menyetop impor sampah. Karena urusan sampah dalam negeri masih jadi masalah rumit dan kompleks. Karena jika dibiarkan permasalahan itu berlarut-larut akan berubah menjadi tragedi lingkungan dan kemanusian, seperti kasus TPA Leuwigajah longsor tahun 2005, TPA Bantargebang longsor tahun 2006, TPA Galuga, TPA Sumurbatu longsor, dll. Semua itu harus menjadi perhatian dan pelajaran sangat berharga.

Apa yang disampaikan sebagai solusi di sini masih terlalu sederhana dan belum detail. Saya membuka peluang diskusi dan sharing pendapat secara lebih konkrit dan implementatif. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *