12/03/2022
Post Visitors:89

FBN – KABUPATEN BEKASI || Desa Karangharum, Kecamatan Kedung Waringin belum lama ini dikejutkan dengan adanya proses pergantian Ketua BPD yang baru mengantikan ketua BPD yang lama Handika Sudarmawan.

Ditengah proses pergantian Ketua BPD tersebut, sangatlah menarik untuk dilihat dari kacamata serta aturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Hari ini Selasa, (15/09/2020) media mencoba menyambangi kediaman Pudin selaku Ketua BPD yang baru terpilih hasil musyawarah internal BPD Desa Karang Harum.

Saat dimintai keterangannya Ketua BPD yang baru, kepada media mengatakan ” Proses pemilihan pergantian Ketua BPD Desa Karangharum sudah dilaksanakan dan Saya terpilih menjadi Ketua BPD yang baru”.

“Proses pemilihan pergantian Ketua BPD berjalan secara kekeluargaan, Ketua BPD yang lama mengundurkan diri karena ketidak mampuan dan juga keterbatasan waktunya, sehingga ketua yang lama mengundurkan diri dan bersedia bertukar posisi menjadi wakil ketua”, Kata Ketua Pudin menambahkan.

Sementara, saat ditanya mengenai dasar hukum terkait proses pergantian Ketua BPD, Ketua Pudin tidak bisa menjelaskan secara aturan yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan sesuai degan tata tertibnya ( Tatib-red) yang berlaku .

Dan Pudin hanya menjawab, ” Yang saya lakukan ini berdasarkan arahan Sekjen Forum BPD Kabupaten Bekasi”. Paparnya.

Dengan demikian proses pergantian Ketua BPD Desa Karangharum diduga cacat hukum dan tidak memenuhi unsur, sesuai dengan syarat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terpisah, saat dimintai tanggapannya kepala Desa Karangharum menyampaikan kepada media, “saya sangat menghargai prihal adanya pergantian Ketua BPD di Desa Karangharum.”

Lanjutnya, “yang terpenting sesuai dengan mekanisme aturan hukum dan perundang undangan yang berlaku, dan sepenuhnya saya serahkan kepada Forum BPD itu sendiri.” terangnya.

“Jika dalam pelaksanaannya tidak sesuai degan Tatib silahkan kawan – kawan media mencari tau kebenarannya,” pungkasnya. (Red)

%d blogger menyukai ini: