TBUPP, Dilihat Dari Berbagai Sudut Pandang

58

BATUBARA, FOKUS BERITA NASIONAL | TBUPP gawenya bupati (hak preogativ dan tidak melanggar uu diatasnya, sampai hari ini belum ada anggaran namun tim telah bekerja. dan cara kerjanya profesional, pungsi/eksekusi kerja tetap wewenang Bupati /OPD, sifatnya tidak permanen (Setelah target pencapaian selesai dibubarkan).

Zulkarnain Ahmad. Tokoh Gemkara

Klo pandangan saya tidak ada ruangan untuk tdk setuju, kalaupun dianggapn penting tugas kita bisa memberi saran/masukan atau melakukan kontroling terhadap target yg mau dicapai.. trims. Demikian ungkapan Zulkarnain Ahmat dalam Grup WAnya. Rabu. (10/7/19)

Senada dengan hal tersebut Anggota DPRD kab Batubara Darnia ida turut nemberikan pencerahannya di Gruo yang sama dengan thema Menakar TBUPP* dijelaskannya bahwa Program Pemerintah Pusat untuk Indonesia bagian Barat. menjadikan Sumut sebagai KEK dengan Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung Yang Di Batu bara adalah bagian dari proyek yang terintegrasi dengan kawasa KEK Sei Mangkei yang di plot sabagai kawasan industri.

Darnia Ida. Anggota DPRD Batubara

Nah untuk menyeimbangi program pembangunan yg dilakukan pemerintah Pusat, melihat eksistensi yang ada maka Pemerintah Kab Batu bara Perlu berbenah. bergegas dan bergerak cepat dalam segala hal khususnya Pembangunan, maka Bupati mengapresiasi dengan bijak dianggap perlu sekali dibentuk Team Percepatan Pembangunan sesuai dengan regulasinya, karena kerja dan kinerja yang extra tersebut yang bersinergi dengan OPD.

Tentang keanggotaan dan syarat syarat tentu sudah tertuang dalam Perbup, Team atau personilnya , adalah hak proregatif Bupati, tentu Bupati tidak main main memilih personil yang sosok Birokrat, tokoh dalam Ormas, dan sah saja sebagai nilai plusnya sudah teruji jadi ketua team pemenangan dan sukses,..tentu hal kesuksesan beliau dapat kita handalkan lagi dalam hal Percepatan Pembangunan dan anggota yang berjumlah 15 orang terdiri dari PNS serta diluar PNS. Anggota team lainnya juga perlu di sosialisasikan agar semangat membangun Batu bara satu tujuan.

Seyogyanya dalam tehnis dari percepatan tersebut melibatkan dan merekrut Putra terbaik Batu bara yang Sukses khususnya Pejabat Negara di Pusat yang mempunyai wewenang pengkucuran APBN, intinya bagaimana agar dana Pusat tersalur ke Batu bara dan dengan cepat, yang merupakan tujuan Percepatan Pembangunan Batu Bara.

Mengambil barometer dari Kab Madina yang sebelumnya pernah menjadi PAD terendah di Sumut 2 tahun yang lalu membentuk Team Percepatan Pembangunan dengan mediasi tokoh Madina seperti Darmin Nasution (Menko), Todung Mulia Lubis, Azhar Lubis dll bahkan Bobby Nasution, Alhamdulillah sudah dimulai pengkucuran dana APBN ke Madina, Pembangunan Bandara, Rumah sakit, Universitas, Pelabuhan sudah mulai dengan bertahap bahkan setahun yang lalu Pasar Baru Panyabungan terbakar, dalam jangka waktu tidak sampai 1thn sudah direalisasi Pusat kucurkan dana 293 M untuk pembangunan Pasar tersebut.

Hal ini tdk terlepas dari kinerjaTeam Percepatan Pembangunan Madina. Nah dengan “nawaitu” yg sederhana ini saja tanpa melebar kemana2 menakar TBUPP, toh pada akhirnya kelompok manapun juga tdk ada yang menolak jika ada jawaban dari suatu pertanyaan..karena semangat yang sama membangun Batu Bara.

Suheri. S. Sos Tokoh Pemuda

Hal berbeda juga di sampaikan Suheri. S. Sos di Grup WA yabg sama. Dikatakanbya bahwa. Hal yang harus dikaji lebih lanjut ttg TBUPP sebenarnya bukan persoalan sosiologisnya melainkan persoalan aspek hukumnya..Dalam hal ini sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa setiap keputusan yang dibuat atau ditetapkan oleh Badan/Pejabat TUN harus berlandaskan pada 2 hal yaitu harus berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan AUPB.

Maka dari anasir ini hal yang perlu dipertanyakan adalah apakah ada dasar hukum dibuatnya Perbup ttg TBUPP? Apakah ada Undang-Undang atau Perda yg mengamanatkan atau mendelegasikan kepada Bupati Batu Bara untuk membuat Perbup ttg TBUPP? Klo aspek hukum ini belum clear maka dipastikan TBUPP akan menuai masalah hukum pada masa mendatang sebab TBUPP kan didanai oleh APBD.

Kemudian, selain itu Bupati kan belum pernah menjelaskan kepada publik mengenai alasan filosofis, sosiologis, dan alasan yuridis dlm membuat Perbup tentang TBUPP. Jadi yang terjadi saat ini adalah depolitisasi TBUPP yg dilakukan oleh kelompok kelompok oportunis
Bagi saya TBUPP sangat baik dengan syarat prosedur hukumnya harus jelas dan tidak bermasalah. Demikian bahan diskusi dari saya. Ungkapnya.

Kontributor: Supriadi

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini