Tentara Profesional Hanya Mengabdi Pada Negara

55

FOKUS BERITA NASIONAL.COM | Pembahasan secara komprehensif tentang teori tentara profesional telah disampaikan Amos Perlmutter dalam The Military and Politics in Modern Times. Pemikiran ini mengembangkan pemikiran pendahulunya, pakar politik Amerika Serikat, Samuel P. Hutington dengan buku The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations (Harvard University, 1957). Kemudian ada lagi Political Order in Changing Societies (Yale University, 1983). Militer profesional yang menjadi perhatian utama Hutington adalah Amerika Serikat, meskipun banyak studi tentar militer di sejumlah negara.

Seperti disampaikan Burhan D Magenda (1985), inti pandangan Hutington adalah berubahnya korps perwira militer dari bentuk “penakluk” (warrior) menjadi kelompok profesional. Yang ditandai oleh perubahan dari “tentara pencari keuntungan materi” menjadi “tentara karena panggilan suci, misalnya mengabdi negara”. Munculnya militer profesional terutama menggejala di Eropa pasca Revolusi Perancis 1789, bukan hanya disampaikan Hutington, jauh sebelumnya dikemukakan ilmuwan Perancis Tocqueville, tentang “profesi militer” dan “kehormatan militer”.

Ciri-ciri pokok tumbuhnya profesionalisme militer. Ciri utama adalah keahlian, sehingga profesi militer kian menjadi spesifik serta memerlukan pengetahuan dan skill. Suatu kekuatan militer butuhkan pengetahuan mendalam untuk mampu mengorganisir, merencanakan dan mengarahkan aktivitasnya, baik dalam keadaan perang maupun damai. Keahlian khusus berhubungan dengan kontrol terhadap organisasi manusia yang tugas utamanya adalah menggunakan kekerasan, sehingga tidak heran kalau Harold Laswell menyebut para perwira militer sebagai pengelola kekerasan (managers of violence).

Ciri kedua militer profesional adalah tanggung jawab sosial yang khusus. Di samping miliki nilai-nilai moral yang tinggi yang terpisah sama sekali dari insentif ekonomi, seorang perwira militer punya tanggung jawab pokok kepada Negara. Berbeda dengan masa sebelumnya, saat itu seorang perwira seakan-akan “milik pribadi” komandan dan harus setia kepadanya, lazim dikenal sebagai bentuk “disiplin mati”. Pada masa profesionalisme, seorang perwira berhak mengoreksi komandannya, jika si Komandan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan nasional (national interests).

Selanjutnya Burhan D Magenda 1985), seperti kaum profesional pada umumnya, skill dan pengetahuan tidak akan berarti banyak jika tidak dipakai untuk menolong masyarajat, yang diatur oleh kebiasaan, norma dan tradisi profesional yang mengakar. Konsep “obligasi sosial” bagi perwira militer jauh lebih tinggi dari kelompok profesi lainnya — misal pengacara dan dokter — karena tanggung jawab pokok seorang perwira adalah pada Negara. Negara mencerminkan kepentingan utama masyarakat, sehingga berbeda dengan profesi lain, seorang perwira militer sama sekali tidak melayani kepentingan pribadi perorangan.

Ciri ketiga adalah karakter korporasi (corporate character) para perwira yang lahirkan rasa esprit de corps yang kuat. Lembaga-lembaga profesi memang cerminkan keanggotaan yang terbatas yang didasarkan pada kewenangan profesional. Berbeda dengan kelompok-kelompok profesi yang lain, korps perwira militer merupakan suatu “birokrasi profesional” karena anggota-anggotanya mengabdi pada birokrasi negara. Tapi, sebagai suatu satuan dalam birokrasi negara, koprs perwira merupakan unit sosial yang otonom, yang membedakannya dengan unit-unit sosial lain dalam masyarakat. Dari sekian banyak kelompok profesi, hanya korps perwira militerlah yang punya kemandirian dalam birokrasi, dalam lembaga pendidikan, pelatihan, jurnal, dalam asosiasi, dalam kebiasaan dan tradisi, sehingga menjadi begitu eksklusif. (Burhan D Magenda, 1985).

Teori militer profesional di atas sangat singkat, pasti dapat diambil menjadi pelajaran berharga. Sementara tentara nasional Indonesia, kemudian dikenal dengan ABRI, kembali menjadi TNI punya background sejarah yang unik dan khas, yang punya peran sosial politik dalam perjalanannya. Sejumlah pakar yang membedah militer di Indonesia, antara lain Ulf Sundhaussen, Yahya Muhaimin, Harold Crouch memandang dari teori kontemporer. Juga ada Guy Pauker, Nugroho Notosusanto, Benedict Anderson, Ruth Mc Vey, dll. Selanjutnya dalam proses perkembangannya, pasca-reformasi TNI menjadi militer profesional, kembali ke barak-barak. Sedang yang menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat adalah Polri. Dulunya, Polri menjadi bagian kesatuan ABRI.

Menyijapi perkembangan peran para perwira aktif sangat cukup jelas, bahwa mereka sangat terikat pada corps, patuh kepada komandan, berada pada bagian birokrasi negara. Mereka hanya dan untuk membela kepentingan masyarakat dan negara. Mereka menjaga keamanan dan keutuhan NKRI dari ancaman dan serang musuh dari dalam dan luar negeri. Mereka sangat setia kepada NKRI dan Pancasila.

Bagaimana para perwira (tinggi) militer profesional yang sudah pensiun dan berafiliasi atau menjadi anggota suatu partai politik? Semestinya nilai-nilai dan moral tinggi yang ditanamkan ketika masih aktif sebagai perwira tetap terpelihara dengan sangat baik. Mereka harus tetap menjaga kepentingan masyarakat dan NKRI.

Mereka, para perwira profesional yang sudah purnawirawan maupun yang masih aktif harus memberi tauladan yang baik untuk generasi muda. Contoh kebaikan dan kemuliaan abadi dari perwira militer profesional seperti apa yang bisa diambil dari mereka agar NKRI berkembangan maju penuh kerukunan dan kedamaian. (red**)

Penulis; Bagong Suyoto, Ketua Umum Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI) dan Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNAS)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini