Terima Aliran Dana Dari Caleg, 12 PPK Mengaku Hanya Menjalankan Perintah Komisioner KPU

56

KARAWANG, FOKUS BERITA NASIONAL.COM | Kisruh jual beli suara yang melibatkan salah satu Calon Legislatif (caleg) DPR RI Dapil Jabar VII, Eka Kusnaya Budi Santoso, yang melibatkan 12 Penitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan satu orang Komisioner inisial AM, semakin meruncing. “Merasa terpojokkan, salah satu dari 12 Ketua PPK mulai angkat bicara.”

Ketua PPK Telukjambe Timur, Ade Suardi mengaku terseret arus dalam kejadian tersebut. Menurutnya, pihak yang menjadi fasilitator dan distributor aliran uang dari Caleg tersebut adalah Komisioner AM.

Sejauh ini saya dan PPK yang lain mengikuti arahan AM. Dari awal pun dia (AM) yang menjadi pengaturnya,” ungkap Ade melalui telepon seluler, Kamis (20/6/19) .

Masih kata Ade, awalnya pertemuan dengan Caleg Eka Kusnaya Budi Santoso, dimulai pada Bulan Januari 2019 di Jakarta. Pertemuan itu pun atas inisiatif Komisioner AM, dengan menghadirkan 12 Ketua PPK. Kemudian pertemuan kedua pada Bulan Januari 2019 yang membahas pemenangan Caleg Eka.

Dari awal kami kurang paham atas undangan pertemuan tersebut. Karena yang menyuruh pimpinan kami, Komisioner AM. Maka kami ikuti saja,” ujar Ade.

Setelah itu, kata dia, tidak ada lagi komunikasi hingga pada H-2 pemungutan suara. Tepatnya pada tanggal 15 April 2019, ada telepon dari Komisioner AM yang meminta agar masing-masing mengirimkan Nomor Rekening Bank.

Saya dengan PPK yang lainnya mengikuti saja permintaan pak AM dengan mengirimkan Nomor Rekening Bank. Karena bisa saja kita dapat bonus. Dan ternyata uang yang diitransferkan itu untuk pemenangan Caleg DPR RI Eka Budi Santoso,” beber Ade.

Saat itu, kata Ade, situasi dirinya bersama para ketua PPK lainnya sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan penyelenggaraan pemilu. Jadi, ada uang masuk ke rekening pun dibiarkan saja. Hingga pada hari kedua pleno rekapitulasi tingkat kabupaten.

Kedua belas PPK yang ikut pertemuan ditelepon Komisioner AM dan dianggap tidak menjalankan komitmen dengan Caleg tersebut.

Akhirnya kami diajak lagi ke Jakarta dan yang ikut waktu itu ada 7 PPK. Di sana, Caleg bersangkutan meminta pengembalian uang yang sudah ditrasferkan sebesar 60 persen. Kami pun memenuhi permintaan tersebut karena memang uangnya diendapkan tidak dipakai apa-apa,” jelasnya.

Ade menyebutkan, jika keterlibatan 12 PPK tersebut hanya semata-mata memenuhi perintah Komisioner AM karena menganggapnya sebagai pimpinannya.

Kami hanya mengikuti saja. Kami tidak melakukan permintaan Caleg tersebut untuk mendapatkan suara,”
Ade juga mengaku, jika klarifikasi sudah disampaikan ke KPU Karawang dua kali.

“Kami sudah memberikan keterangan resmi ke KPU Karawang dan dibuatkan berita acaranya,” pungkasnya. [A.Rachmat]

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini