oleh

Tertundanya Proyek Jembatan di Desa Payungsari Kecamatan Pedes, Karena Ada Permintaan Dari Petani Melalui Kades

FBN # KARAWANG – Pembangunan jembatan di Desa Payungsari, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD II) sampai saat ini terus dipersoalkan. Karena dianggap mangkrak dan sudah lewat dari jadwal yang sudah ditentukan dalam plang proyek.

Mendapati pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Payungsari dengan Desa Kertamulya itu, kalangan awak media berusaha meminta pendapat salah seorang pemerhati politik dan pemerintahan Karawang. Tetapi yang bersangkutan tidak langsung merespon, dengan alasan mau menghubungi dulu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang.

Setelah selesai mempertanyakan kepada Dinas PUPR, Andri Kurniawan memberikan jawaban yang mengejutkan. Bahwa tertundanya pengerjaan proyek jembatan tersebut bukan atas dasar kesengajaan dari pihak penyedia jasa atau pemborong, apa lagi kelalaian pengawas dari Dinas PUPR Karawang.

“Sudah, barusan saya contact langsung kepada pejabatnya. Ternyata molornya waktu pekerjaan disebabkan adanya permohonan dari pihak Desa setempat, karena adanya mobilisasi petani yang sedang melakukan panen raya,” Ujar Andri, Kamis (16/09/2021).

Sambil menunjukan handohonenya, ia juga menambahkan, “Ini saya dikirimi surat permohonan Desanya melalu Whats App. Jadi, alasannya sudah sangat jelas, dan Dinas PUPR, khususnya Bidang Jembatan bisa membuktikan alasan tertundanya proyek dilokasi itu,”

“Saya anggap wajar kendala teknis seperti itu. Karena kalau pekerjaan terus dilanjutkan, mobilisasi petani pasti terganggu. Sudah dapat dipastikan akan menimbulkan gejolak dilapangan. Tentu dalam hal ini, Dinas PUPR bersama rekanan harus bijak dalam mengakomodir aspirasi masyarakat petani yang disampaikan melalui Kepala Desa,”

Kendati begitu, Andri berpesan kepada pihak penyedia jasa, ketika sudah dimulainya kembali progres yang sempat tertunda, agar bisa menyelesaikan sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan, “Kasihan Dinas PUPR yang selalu direpotkan oleh opini, sehingga menimbulkan kegaduhan diruang publik dan lagi – lagi Dinas yang dipertanyakan serta dipersalahkan, sehingga konsentrasi untuk bekerja jadi terganggu,” Pungkasnya. ( Topan )

Komentar

Fokus Berita Nasional