Uang Kompensasi Datang !! Urusan Sampah di TPA Belum Tentu Beres

64

FOKUS BERITA NASIONAL | BEKASI – Sejarah kompensasi sampah untuk warga sekitar TPST Bantargebang adalah hasil perjuangan warga. Bukan sesuatu yang gratis. Untuk dapatkan tidak mudah, warga harus berjuang keras hingga masuk penjara.

Sejak 1989 TPST Bantargebang dioperasikan warga sekitar hanya merasakan adanya pencemaran udara, air dan tanah. Tahun 1999-2000 terjadi kebakaran dan pencemaran massif. Bahkan sebagian sampah dibuang ke kampung-kampung warga.

Lebih 13 hektar munculnya sampah liar. Sehingga DKI harus melakukan pemulihan lingkungan, penataan sampah, pembuatan sumur artesis hingga Puskesmas Rawat Inap.

Implikasinya warga putus asa dan muncul resistensi. Inilah dikenal sebagai Gerakan Anti TPA. Pada akhir 2001 terjadi gerakan demo massif memprotes keberaan TPST Bantargebang disertai perusakan truk sampah, fasilitas kantor, dan pembakaran gubuk-gubuk pemulung.

Suasana kawasan TPST sangat panas dan menakutkan. Buntutnya 26 warga ditangkap dan dipenjarakan selama 5 hari di Polres Metro Bekasi, lalu dipindahkan ke Polda Metro Jaya.

Dana Kompensasi Untuk Infrastruktur
Selama beberapa hari TPST Bantargebang ditutup, ketika itu suasananya sangat mencekam. DKI membuang sampahnya ke Cakung Cilincing. Bahkan membuat solusi alternatif dengan pembangunan TPST Bojong. Tapi dapat perlawanan sengit warga, akhirnya ditutup total.

Sebelum warga dikeluarkan dari penjara, TPST dibuka dengan janji pemberian kompensasi. Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menjanjikan dana kompensasi sebesar Rp 22 miliar untuk tahun anggaran 2002-2003. Anggaran itu diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, saluran air, jembatan: sarana pendidikan, sarana ibadah dan modal koperasi. Contoh besaran modal koperasi Rp 250 juta/ kelurahan.

Dana kompensasi difokuskan pada tiga kelurahan terkena dampak langsung akibat adanya TPST, yakni Kelurahan Cikiwul, Ciketingudik dan Sumurbatu, ditambah Kelurahan Bantargebang dan beberapa kelurahan lain. Sebab ketika itu empat kelurahan di Kecamatan Mustikaja masih menjadi satu di bawah Kecamatan Bantargebang. Sebetulnya uang kompensasi itu untuk seluruh Kota Bekasi.

Itulah pertama kali warga kenal adanya dana kompensasi sampah, jauh sebelum adanya UU No. 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Kemudian tiga kelurahan itu membentuk Tim 10. Jadi dana kompensasi itu mulanya untuk pembangunan pisik. Dasar dana kompensasi adala usulan warga yang ditampung olehTim 10. Selanjutnya menjadi Proposal yang diajukan ke Pemprov DKI via Pemkot Bekasi.

Beberapa tahun kemudian warga berjuang untuk dapatkan dana kompensasi dari DKI Jakarta. Karena TPST Bantargebang seluas 108 hektar menjadi 110,3 hektar adalah milik Pemprov DKI Jakarta, letaknya di wilayah Kota Bekasi.

Berubah Menjadi Uang Bau
Pada tahun 2009 terjadi suatu pergulatan sengit untuk dapatkan dana kompensasi. Akhirnya tahun 2009 muncul uang bau. Warga sekitar TPST dapat uang bau Rp 50.000/bulan/KK. Perlu dingat, bahwa bau itu berasal dari Pemprov DKI. Dasarnya MoU antara Pemprov DKI dengan Pemkot Bekasi tentang Pemanfaatan TPST Bantargebang, dengan pijakan sejumlah peraturan perundangan.

Dasar dari pemberian uang bau itu adalah KTP, KK, dan tanda tangan warga. Data itu dikumpulkan Ketua RT dan ketua RW diteruskan ke Pemerintah Kelurahan untuk disampaikan ke Pemkot Bekasi. Selanjutnya disampaikan ke Dinas Kebersihan, sekarang DLH pemprov DKI.

Pemberian uang bau atau uang tunai mengalami ganjalan dari kelompok- kelompok yang menginginkan uang tersebut untuk pisik. Mereka dsebut pro-pisik. Selama beberapa tahun penggunaan uang bau untuk kegiatan pisik, setiap kelurahan dapat jatah Rp 312 juta yang dikucurkan per tiga bulan.

Kemudian pada tahun 2007 terjadi perebutan uang kompesasi sampah antara pro-uang tua versus pro-pisik. Kelompok Pro-uang tunai dipelopori kaum perempuan. Akhirnya dimenangkan kelompok pro-tunai. Sementara Tim 10 di tiap kelurahan sudah dibubarkan, karena adanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). LPM mengelola uang sampah selama beberapa tahun hingga 2016.

Pada tahun 2008 uang bau dinaikan menjadi Rp 100.000/bln/KK. Basisnya KTP dan KK warga. Pemberian uang bau masih diberikan secara tunai lewat LMP, diteruskan ke ketua RW dan Ketua RT. Prosedur ini sejalan pengelolaan TPST Bantargebang diswastanisasi selama 7,5 tahun. Uang itu diambil dari pembayaran tipping fee ke pengelola TPST, dimana 20% untuk community development dan sebagian untuk uang bau.

Pemberian Uang Bau via Bank
Pada tahun 2016 TPST Bantargebang diambil-alih oleh Pemprov DKI terus uang bau dinaikan menjadi Rp 200.000/bln/KK. Prosedurnya dirubah secara modern online. Basis datanya KTP dan KK. Lalu warga dibuatkan Rekening Bank BJB. Pengambilan uang bau ke bank BJB setiap triwulanan.

Berbarengan dengan itu LPM sudah tak berperan terhadap uang bau, namun tetap ada dana sosial keagamaan yang diambilkan dari dana kemitraan/hibah dari DKI Jakarta. Dana kemitraan untuk Kota Bekasi bisa mencapai Rp 500 miliar/tahun. Implementasi dana kemitraan ini perlu pemantauan dan pengawasan lebih ketat.

Tahun 2019 uang baru dari Rp 200.000 naik menjadi Rp 270.000/bln/KK. Warga yang mendapat uang bau dari 15.000 KK menjadi 18.000 KK. Mekanisme pengambilan uang bau lewat online bank dapat mencegah terjadinya kecurangan dan kebocoran.

Sejarah panjang pemberian uang bau untuk warga sekitar TPST Bantargebang perlu proses panjang. Uang bau itu dari Pemprov DKI. Sedangkan Kota Bekasi sangat diuntungkan dengan adanya TPST. Keberadaan TPA Sumurbatu milik Pemkot Bekasi yang berdekatan dengan TPST Bantargenang belum pernah memberikan uang bau pada warga sekitar.

TPA Sumur seluas sekitar 15 hektar dioperasikan sejak tahun 2005. TPA Sumurbatu dikelola dengan quasi open dumping, belum penuhi standar dan peraturan perundangan.

Analisa Uang Bau Tampaknya pemerintah kota/kabupaten masih sangat hati-hati dengan pemberian uang bau. Pertama, berkaitan belum adanya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah (Perda) tentang uang bau.

Meskipun dasar hukum kompensasi sampah sudah tertuang dalam UU No. 18/2008. Sebelum memberikan uang bau harus disusun Perdanya antara eksekutif bersama legislatif.

Kedua, Pemerintah kota/kabupaten masih pertimbangkan kemampuan APBD. Hal ini yang terjadi pada Pemkot Bekasi, sebagai argumentasi penghindaran yang paling mudah. Juga jadi pertimbangan Pemkab Bekasi, yang belakangan sejumlah warga menutup TPA Burangkeng menuntut uang bau dan perbaikan jalan masuk ke TPA.

Ketiga, jika akan memberikan uang bau harus dipertimbangkan prosedur dan mekanisme paling aman, yakni menggunakan sistem online bank. Basis data KTP, KK dan tanda tangan kepala keluarga. Rekening bank atas nama kepala keluarga. Pengambilan uang bau di bank dapat dilakukan tiga bulan sekali.

Pengalaman sejarah tersebut sebagai bahan pelajaran berharga. Dimana uang bau yang diberikan langsung kepada KK via bank tidak mengurangi hak-hak warga. Pemerintah Kabupaten Bekasi bisa belajar dari tulisan ini dan langsung bertanya kepada Pemprov DKI.

Tetapi perlu diingat, bahwa pemberian uang bau belum tentu selesaikan permasalahan sampah di TPA dan dampak-dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Justru yang paling penting dan urgent adalah pembenahan pengelolaan TPA secara total sesuai dengan peraturan perundangan. Pengelolaan TPA harus lebih modern, canggih dan saniter sesuai dengan tuntutan peradaban zaman. Punya TPA buruk dan amburadul sangat malu!

Dikatakan Bagong Suyoto kepada media fokusberitanasional.com Diruang kerjanya, Selasa (19/3/2019), Ketua Umum Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI), Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNas) dan Anggota Dewan Pengarah dan Pertimbangan Pengelolaan Sampah Nasional. (Red-FBN)