09/25/2022
Post Visitors:34

KARAWANG – FBN || Berkembangnya informasi soal adanya dugaan salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang nyambi jadi pemborong proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mendapat respon langsung dari Badan Kepegawaian dan Pembedayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Karawang.

Meski pun dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tidak ada ketentuan secara spesifik yang melarang ASN jadi pemborong proyek yang bersumber dari APBD dan APBN, tapi BKPSDM Karawang tetap menegaskan, agar ASN di jajaran Pemkab Karawang dapat menghindari hal tersebut. Supaya terhindar dari konflik kepentingan.

Pemerhati politik dan pemerintahan, Andri Kurniawan ketika di minta pendapatnya perihal tersebut, mengatakan. “Apa yang di sampaikan oleh BKPSDM Karawang memang benar adanya. Hanya saja jika kita tela’ah lagi pasal 4 ayat 6, ada klausul yang menjelaskan, bahwa ASN di larang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara.”, Katanya.

Andri juga menegaskan. “Pengertian di dalam lingkungan kerja, tentu berkaitan dengan APBD dan APBN langsung. Hanya saja tidak di sebutkan secara spesifik soal APBD dan APBN. Tapi itu pun apa bila merugikan Negara. Bicara regulasi yang tertuang dalam PP memang sangat rancu, karena tidak ada penjelasan secara spesifik. Alasan yang lebih tepatnya, ya itu tadi soal konflik kepentingan.”,

“Dalam hal ini kita bicara ASN. Lalu pertanyaannya, benar tidak dan dapat di buktikan tidak dugaan adanya salah satu ASN setingkat Eselon IV di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Karawang yang nyambi jadi pemborong atau penyedia jasa proyek APBD? Setidaknya, untuk memastikan dugaan tersebut, perlu adanya dokumen seperti badan hukum perusahaan berupa CV atau PT atas nama pejabat yang di maksud ikut mengerjakan proyek APBD?”, Tanya Andri.

“Tapi jika tidak ada bukti jejak dokumen administrasi yang di temukan dalam pelaksanaan proyek yang bersumber dari APBD? Berarti hanya sebatas praduga dan opini saja. Karena aspek pembuktiannya harus dapat di buktikan dari jejak administrasi.”, Terangnya.

“Saya rasa BKPSDM atau pimpinan di OPD pun tidak serta merta dapat melakukan tindakan berupa pembinaan kalau tidak ada dasar konkret yang dapat di jadikan dasar. Sekedar opini saja sulit di jadikan landasan untuk melakukan pembinaan.”, Pungkasnya. (TOPAN)

%d blogger menyukai ini: