12/03/2022
Post Visitors:81

FBN – Karawang || Dalam Program Penataan Daerah, KPP DOB Kota Cikampek Harapkan Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Karawang harus sejalan dengan Provinsi Jawa Barat. Walaupun Kabupaten merupakan daerah otonomi tetapi merupakan satu kesatuan Pemerintahan NKRI.
Oleh karena itu harus melakukan harmonisasi dengan arah kebijakan Gubernur sebagai perwakilan Pemerintah Pusat. Senin (19/10/2020)

Menurut Jajat Munajat., Ketua Komite Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (KPP DOB) Kota Cikampek, salah satu misi Gubernur Jabar Bpk. M. Ridwan Kamil adalah penataan daerah yang tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Jabar yaitu “Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan peningkatan konektivitas wilayah dan Penataan Daerah.”

Salah satu program kerja pelaksanaan misi tersebut adalah penataan daerah melalui pemekaran daerah membentuk Daerah Otonomi Baru Kabupaten/Kota.

Langkah kongkrit Program Penataan daerah telah dilakukan Pemprov Jabar baik secara akademis ataupun kondisi riil aspirasi daerah. Telah tercatat 9 Kabupaten yang akan didorong untuk pemekaran yaitu Bogor, Sukabumi, Garut, Cianjur, Bandung, Bekasi, Tasikmalaya. Indramayu dan Kab. Karawang melalui pembentukan DOB Kota Cikampek.

Masih Lanjut, Jajat Munajat,
Visi Calon Kepala Daerah saat Pilkada Kab. Karawang 2020 akan sangat menentukan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Karawang 5 tahun kedepan khususnya dalam program Penataan Daerah.

Dari ke 3 pasangan Calon yaitu Yesy-Adly, Celica-Aep, Jimy-Yusni. Hanya calon Jimy-Yusni yang memiliki visi sejalan dengan Gubernur Jawa Barat khususnya dalam Pemekaran Kabupaten Karawang. Sehingga jika terpilih menjadi Bupati dan wakil Bupati Karawang akan sejalan dengan Arah kebijakan pembangunan Gubernur Jawa Barat.,”Pungkasnya Dengan Penuh Harap.
(BHM)

%d blogger menyukai ini: