Warga Mengeluh Dana Bantuan PKH Desa Nanga Libas Dipotong Oknum Pendamping

KAB. MELAWI, FOKUS BERITA NASIONAL.COM | Dana Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Nanga Libas, Kecamatan Sokan, diduga dipotong, Oknum Petugas, Dana PKH Beberapa keluarga penerima program kurang mampu di desa Libas ini pun mengeluhkan ketidaktransparanan dan kurangnya keterbukaan oknum Pedamping/Pengurus PKH.” jelasnya. Karianto dan Cendi serta Dewi warga Dusun Boyot Rt 02 Rw 01 Desa Nanga Libas Kecamatan Sokan yang mendapatkan kartu PKH tapi tidak dapat menerima uang nya, Selasa (9/4/2019) sekitar pukul 23 – 00 Wib, Menerangkan ke Awak media.

Karianto dan Cindi serta Dewi Warga Libas Menerangkan kekesalannya kepada awak media pada hari rabu mereka mau mengambil Uang PKH ke kantor pewakilan terkait tapi tidak bisa di ambil dan di realisasikan kepada yang berhak,” Berdasarkan pengakuan dari beberapa orang warga masyarakat penerima, dana yang diterima dari pusat sebenarnya jauh lebih besar dibandingkan yang mereka terima dari pendamping PKH.

Dilapangan juga masih ditemukan penerima yang mendapatkan bantuan Rp 200. 000. (dua ratus ribu rupiah) sampai 500. 000 (lima ratus ribu bahkan ada yang mendapat 1. 000.000 (satu juta rupiah) padahal tengah hamil dan memiliki anak yang masih bersekolah di SD serta SMP. Kejanggalan dan tidak transparannya penerimaan, diakuinya tidak merata.

Penerima yang memiliki anak yg masih bersekolah SD dan SMP mendapatkan nominal kecil. Lalu terkadang, ada yang mendapat nominal besar, meski hanya memiliki satu orang anak yang masih bersekolah. “Ada juga penerima yang mendapatkan dana di bawah nominal yang seharusnya diterima. Lalu, tidak tansparan juga karena ketika menerima tidak disertai struk pengambilan dari ATM,” ujar Perwakilan warga Desa Nanga Libas Kecamatan Sokan bernama Karianto dan Cindi , Selasa malam (9/04/2019).

Dia menjelaskan, para warga masyarakat penerima PKH selama ini mengumpulkan kartu ATM mereka melalui ketua kelompok. Nanti besaran setiap penerima, ditentukan oleh ketua kelompok tersebut. Hanya saja, sampai sejauh ini lampiran struk pun tidak diperlihatkan.dia mengaku seringkali mendapatkan ancaman dari pendamping.

Menurut Karianto, jika memberitahukan hal tersebut pada orang lain kondisi tersebut, maka ia akan dihapus sebagai penerima bantuan. “Padahal, kalau penerima dari kelompok lain pasti selalu diperlihatkan struk pengambilannya,” ucapnya. Kondisi itu tidak hanya dialami oleh Karianto, beberapa orang lainnya juga mengalami hal serupa. Pendamping Oknum Desa telah beberapa kali melakukan pengambilan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, karena ATM dipegang pendamping.

Sayangnya warga seringkali tidak mengetahui kapan waktu pencairan. Akhirnya hal itu menimbulkan kecurigaan dari warga penerima bantuan, bahkan muncul spekulasi jika uang yang dipotong diduga untuk keperluan pribadinya. Karianto dan Cindi sering mendengar keluhan dari masyarakat penerima manfaat yang tidak disertai struk pengambilan saat pembagian uang. Bahkan, tidak mengetahui keberadaan kartu ATM sampai sekarang karena terus dipegang pendamping PKH.

Dia pun sangat menyayangkan adanya tindakan mengambil hak milik orang yang tidak mampu. Seharusnya, pendamping PKH melaporkan data ke desa agar bisa menjadi acuan jika ada penerimaan lainnya untuk para penerima PKH. “Tapi, bagaimana kami mau melapor karena pendamping PKH saja tidak pernah datang ke desa. Selain itu, ada juga laporan yang biasanya menerima kini tidak, bahkan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu,” ujar Karianto dan Cindi serta Dewi. pugkasnya. (didik Purnomo, Sh kabiro Melawi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *