oleh

Yulmida Usulkan Keterwakilan Perempuan Pimpin OPD Pelalawan

FBN # PELALAWAN – Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan dapat mempercayakan keterwakilan kaum perempuan untuk menjabat Kepala Dinas di Pemerintahan Negeri Seiya Sekata. Pasalnya, lebih dari 10 tahun, organisasi perangkat daerah (OPD) di Pelalawan tidak pernah dipimpin oleh kaum hawa.

“Sejak 21 tahun Kabupaten Pelalawan berdiri Tahun 1999, hanya satu orang aparatur sipil negara (ASN) dari kaum perempuan yang dipercaya Pemkab Pelalawan untuk menjadi Kepala Dinas. Yakni Tengku Hidayati Efiza yang diberikan amanah dengan jabatan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Anak dan KB (BPPAKB) Kabupaten Badan Pemberdayaan Perempuan Anak dan KB (BPPAKB) Kabupaten. Hanya saja, dua tahun memimpin BPPAKB, putri kandung budayawan dan sastrawan Riau yakni almarhum Tenas Effendy ini, ditarik oleh Pemerintah Provinsi Riau untuk menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Riau,”kata Yumilda Anggota Komisi II DPRD Pelalawan, Kamis(10/6/2021) kepada Media ini

Merurut lagislator dari Pohon beringin dulunya tahun 2009 pernah , ASN Pelalawan perempuan yang pernah menjadi pemimpin disuatu Badan di Pemkab Pelalawan. Dan sejak itu hingga saat ini, tidak ada lagi ASN Pelalawan perempuan yang dipercaya dan diangkat menjabat Kepala Dinas atau pejabat eselon dua. Untuk itu, kami mendorong dan mengusulkan agar Pemkab Pelalawan dapat memprioritaskan perempuan untuk memimpin suatu Dinas atau Badan .

Kaum perempuan memiliki kebijakan strategis untuk memahami kebutuhan dan permasalahan masyarakat. Khususnya terkait pemberdayaan perempuan dan anak serta komit dalam mensuskseskan program Pemerintahan.

“Saatnya memberi kesempatan kepada perempuan untuk memimpin segala kebutuhan dan urusannya. Tak adil rasanya jika seluruh OPD dilingkungan Pemkab diisi semua oleh kaum laki – laki. Sehingga diharapkan pejabat perempuan yang memenuhi syarat dapat ditempatkan sesuai wawasan keilmuwan dan pengalamannya. Jadi, jangan ada lagi keraguan Pemkab Pelalawan dalam menempatkan perempuan di posisi strategis. Apalagi telah cukup banyak perempuan di Negara ini yang berhasil memimpin suatu instansi Pemerintahan saat diberikan jabatan sebagai Kepala Dinas,” ujar Srikandi tunggal DPRD Pelalawan ini.

Untuk diketahui, Pemkab Pelalawan akhir tahun 2020 lalu, telah melaksanaan lelang jabatan untuk 7 Kepala Dinas di lingkungan Pemerintahan berjuluk Negeri Amanah ini. Hal tersebut dilakukan guna mengisi kekosongan pejabat eselon II yang saat ini masih dijabat oleh Pelaksana tugas (Plt). Dimana jabatan Kepala Dinas yang dilelang tersebut dikarenakan ada yang ditinggal oleh pejabatnya yang pensiun, maupun dirotasi menjadi kepala dinas di Provinsi Riau.

Adapun tujuh jabatan Kepala Dinas yang kosong tersebut yakni Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura (DKPTPH), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepala Dinas Sosial (Dinsos), serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Sekretaris dewan. (Sur)

Komentar

Fokus Berita Nasional